Nawawi meminta agar capres terpilih menguatkan instrumen LHKPN supaya dapat menindak tegas para pejabat yang tidak patuh. Bahkan, dia meminta agar para pejabat tersebut diberhentikan.
RUANGPOLITIK.COM – Permintaan itu disampaikan Nawawi dalam agenda Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas), kepada capres dan cawapres, Rabu (17/1/2024).
Agenda ini turut dihadiri oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, serta Anies Baswedan didampingi cawapres masing-masing.
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terpilih untuk tidak segan menindak tegas para pejabat yang diduga memiliki harta janggal.
Saat ini masih ada pejabat yang belum patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), mengingat sanksinya hanya bersifat administratif.
“Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar LHKPN-nya, tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya,” tutur Nawawi dalam sambutan saat acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Nawawi meminta agar capres terpilih menguatkan instrumen LHKPN supaya dapat menindak tegas para pejabat yang tidak patuh. Bahkan, dia meminta agar para pejabat tersebut diberhentikan.
“Demikian juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan,” terang Nawawi.
Selain itu, Nawawi meminta agar capres terpilih untuk mengapresiasi para pejabat yang patuh dalam menyampaikan LHKPN.(AP)
