Idham juga menegaskan bahwa KPU akan melakukan sosialisasi mengenai ketentuan yang telah diatur tersebut kepada semua pihak terkait.
RUANGPOLITIK.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa aturan yang melarang Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2016.
Hal ini merupakan respons terhadap usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengadvokasi pembuatan aturan yang mengatur hal serupa.
Komisioner KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa aturan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. “UU tersebut telah diundangkan sejak 1 Juli 2016. Artinya bukan wacana baru, sudah ada sejak lama dan norma tersebut telah diimplementasikan pada Pilkada Serentak 2017, 2018, dan 2020,” ujar Idham.
Pasal 7 ayat (2) huruf q dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa seorang bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Idham menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota.
“Ketentuan tersebut merupakan norma yang memitigasi potensi abuse of power. UU Pilkada ingin menjaga terwujudnya kepemimpinan pemerintah daerah yang berintegritas pada saat dipimpin oleh penjabat kepala daerah,” jelas Idham.
Idham juga menegaskan bahwa KPU akan melakukan sosialisasi mengenai ketentuan yang telah diatur tersebut kepada semua pihak terkait.
Sebelumnya, Bawaslu telah mengusulkan pembuatan aturan yang secara tegas melarang Pj kepala daerah untuk ikut Pilkada 2024. Mereka mengkhawatirkan bahwa Pj kepala daerah, yang seharusnya merupakan pejabat administratif, dapat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat Pilkada.
Rahmat Jaya Parlindungan Siregar, Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu, mengatakan bahwa meskipun belum terjadi pelanggaran, indikasi tersebut menjadi perhatian penting dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses demokrasi ke depan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
