Meskipun angka keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan, Bintang Puspayoga menyoroti bahwa persentase tersebut masih belum mencapai target minimal 30 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya satu dari 34 provinsi yang berhasil melampaui target ini, yakni Kalimantan Tengah.
RUANGPOLITIK.COMMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengungkapkan pentingnya mendorong peran kepemimpinan perempuan dalam upaya mencapai pembangunan inklusif serta mengatasi ketimpangan gender.
Dalam keterangan yang diberikan di Jakarta pada hari Jumat, Bintang Puspayoga menyatakan bahwa pembangunan yang inklusif menjadi kunci dalam mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ketimpangan gender. Ia menekankan bahwa untuk meraih pembangunan inklusif ini, perlu memberikan dukungan yang kuat pada kepemimpinan perempuan.
Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya.
“Dorongan dan dukungan harus diberikan kepada perempuan untuk aktif berkontribusi dalam perubahan dan peningkatan, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat,” ujar Bintang Puspayoga.
Meskipun angka keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan, Bintang Puspayoga menyoroti bahwa persentase tersebut masih belum mencapai target minimal 30 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya satu dari 34 provinsi yang berhasil melampaui target ini, yakni Kalimantan Tengah.
Di tingkat nasional, keterwakilan perempuan di DPR RI selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dan belum pernah mencapai persentase minimal yang diharapkan, yaitu 17,9 persen pada periode 2009-2014, 17,3 persen pada periode 2014-2019, dan 20,5 persen pada periode 2019-2024.
Saat ini, hanya ada 24 kepala daerah perempuan yang masih menjabat hingga tahun 2023 dan 2024, jumlah ini hanya mencapai 4 persen dari total jumlah kepala daerah.
Berdasarkan hasil Indeks Inovasi Daerah tahun 2022, dari 24 kepala daerah perempuan tersebut, 5 di antaranya mendapatkan predikat sangat inovatif, 17 berpredikat inovatif, sementara hanya 2 daerah yang dinilai kurang inovatif.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, juga berkomitmen untuk mendorong langkah perbaikan pada dua kepala daerah yang dinilai kurang inovatif, dengan harapan dapat mengakselerasi perubahan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
“Dengan bersama-sama, mari kita menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, dan menjadikan perempuan sebagai individu mandiri, tangguh, dan berdaya,” pungkas Menteri Bintang Puspayoga.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
