Dalam jumpa pers terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI, dia menekankan tidak ada prajurit yang kebal hukum.
RUANGPOLITIK.COM —Terdapat polemik dalam penetapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Korupsi yang menyeret Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) itu menimbulkan protes dari pihak TNI.
Kendati demikian, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menegaskan protes itu bukan ingin melindungi para tersangka.
Dalam jumpa pers terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI, dia menekankan tidak ada prajurit yang kebal hukum.
Turut hadir dalam jumpa pers, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Oditur Jenderal (Orjen) TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo, dan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono.
KPK, menurutnya bisa menyerahkan semua proses hukum yang dilakukan oleh anggota TNI aktif kepada perangkat hukum militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, kata Kresno Buntoro, prajurit aktif tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selain itu, ada juga dasar hukum UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Terkait dengan penanganan korupsi, dia menjelaskan bahwa ada batas kewenangan yang jelas, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses warga sipil, sementara anggota TNI aktif diperiksa oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
“Selanjutnya, melalui persidangan, dan Anda tahu semua, di peradilan militer itu, itu sudah langsung di bawah teknis yudisialnya Mahkamah Agung. Jadi, tidak ada yang bisa lepas dari itu,” kata dia.
Sebelumnya, ungkapan keberatan TNI kepada KPK disampaikan melalui konferensi pers oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko, di Mabes TNI Cilangkap.
Pasalnya, dia menilai OTT dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) tidak selaras dengan prosedur semestinya.
“Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun, saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka,” kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 28 Juli 2023.
Agung juga menyayangkan informasi soal penangkapan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang malah mereka dapat dari pemberitaan di media, bukan dari laporan KPK.Yang bersangkutan kemudian baru diserahkan KPK ke Puspom TNI setelah 1×24 jam dengan status tahanan KPK.
Agung berharap hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Ia ingin lembaga antirasuah nantinya dapat lebih kooperatif dengan pihak TNI dan tidak abai terhadap perbedaan prosedur penanganan antara warga sipil dengan personel militer.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
