Untuk nama-nama capres dan cawapres, sampai saat ini masih dalam penggodogan partai politik (parpol) beserta koalisinya.
RUANGPOLITIK.COM —Sekira enam bulan lagi kita akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tepatnya pada 14 Februari mendatang.
Pada saat itu, warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun berhak memberikan suaranya untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta calon anggota legislatif (caleg).
Untuk nama-nama capres dan cawapres, sampai saat ini masih dalam penggodogan partai politik (parpol) beserta koalisinya.
Mengingat, pendaftaran capres dan cawapres baru akan dibuka pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Meski demikian, sudah muncul tiga nama calon kuat yang digadang-gadang bakal diusung jadi capres mendatang.
Sementara itu untuk pendaftaran bakal caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik itu untuk DPRD kabupaten/kota maupun provinsi serta DPR RI untuk tingkat pusat, sudah ditutup pada 14 Mei 2023. Kini, nama-nama bakal caleg itu masih dalam proses verifikasi administrasi di KPU.
Di mana saat ini masuk dalam tahap perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg. Setelah melalui serangkaian verifikasi administrasi, barulah kemudian nama-nama bakal caleg yang memenuhi persyaratan itu akan ditetapkan menjadi daftar calon sementara (DCS), kemudian ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT).
Meski belum ditetapkan sebagai DCT, para bakal caleg ini sudah bergerilya dan melakukan pendekatan ke masyarakat. Tujuannya tentu agar nama mereka bisa dikenal masyarakat yang notabene merupakan calon pemilih. Tak lupa juga mereka berharap namanya dicoblos pada pemilu nanti.
Selain para bakal caleg ini datang langsung ke masyarakat, tidak sedikit juga dari mereka yang mendelegasikannya ke para tim suksesnya masing-masing. Para tim sukses ini lah yang kemudian kasak-kusuk melakukan lobi-lobi ke masyarakat, dari kelompok kecil di tingkat RT, RW, hingga
kelompok yang lebih besar lagi.
Tentu mereka datang tidak dengan tangan kosong. Selain memberikan snack kepada warga yang datang, ada juga dari mereka yang membawa oleh-oleh berupa kaos partai dan bergambar caleg, ada juga yang membawa beras, mi instan, minyak goreng, atau sejumlah uang, mulai dari yang Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan bahkan lebih. Tak lupa, diselipkan pula sticker bergambar bakal caleg jagoannya. Tentu semua itu tidak diberikan dengan cuma-cuma, karena mereka akan meminta agar para konstituen ini memilih bakal caleg jagoannya.
Dalam kondisi seperti ini, tentu kita harus lebih selektif dalam memilih caleg mana yang layak untuk duduk di kursi DPRD maupun DPR. Jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung.
Pasalnya, dalam lima tahun ke depan, merekalah yang akan duduk di kursi legislatif dengan berbagai fasilitas dan kewenangannya.
Tentu kita berharap, mereka yang terpilih adalah orang-orang terbaik yang betul-betul peduli terhadap rakyatnya, yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya, agar kehidupan masyarakat ini lebih sejahtera. Bukan yang hanya datang pada saat mereka butuh suara kita. Lantas setelah terpilih, mereka lupa akan nasib rakyat yang memilihnya.
Jangan sampai kita memilih caleg hanya karena sekantong beras, atau beberapa liter minyak goreng, atau uang puluhan ribu.
Sementara itu, kita tidak kenal orangnya, apalagi intergritasnya. Paling tidak, kita coba lihat program dan gagasannya dalam memajukan daerah pemilihannya. Namun, program yang ditawarkan itu juga jangan sekadar janji tanpa ada realisasi. Amati juga rekam jejaknya, bagaimana track record-nya, termasuk apakah caleg tersebut pernah tersandung masalah hukum atau tidak.
Ongkos politik yang dikeluarkan oleh para bakal caleg ini tentu tidak sedikit, termasuk untuk kampanye. Karena memerlukan biaya besar, tidak sedikit yang berutang atau disponsori oleh pihak-pihak tertentu.
Kompensasinya, tentu saja ada deal yang sudah dibicarakan bila caleg itu terpilih, seperti kemudah-kemudahan mendapatkan proyek pemerintahan atau lainnya.
Kalau pun tidak ada sponsor, ketika terpilih nanti, bisa jadi yang jadi target utamanya adalah bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk pencalegannya. Apalagi kalau modal yang digunakan itu berasal dari pinjaman. Kalau sudah begini, janji-janji politiknya terlupakan.
Yang ada di benaknya, bagaimana dalam waktu cepat modal kembali. Pada akhirnya, muncul potensi terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terbukti, sudah begitu banyak anggota DPR maupun DPRD yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat korupsi dan kolusi.
Oleh karena itu, jadilah pemilih yang cerdas.***
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
