Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya agar moralitas penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan. Ia juga berharap penegakan hukum tidak sarat kepentingan politik atau menjadi alat kekuasaan.
RUANGPOLITIK.COM —Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas menegaskan pernyataan ketua umum partainya, Surya Paloh yang ingin kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi diperiksa secara akuntabel dan profesional.
Hal itu dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menganggap isu adanya aliran dana kasus korupsi tersebut ke partai politik sekadar gosip politik.
“Kalau dari Partai NasDem, kami sejak awal sebagaimana yang disampaikan oleh ketua umum menginginkan agar semua pihak diperiksa secara akuntabel dan profesional,” ujar Tobas di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (24/5).
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya agar moralitas penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan. Ia juga berharap penegakan hukum tidak sarat kepentingan politik atau menjadi alat kekuasaan.
“Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau kekuasaan. Kita harapkan Kejaksaan Agung bisa melakukan seperti itu,” tuturnya.
Ia juga berharap Kejagung dan pemerintah berbicara dengan basis fakta, data, dan hukum. Dia mengingatkan agar Kejagung dan pemerintah tak ikut membangun narasi yang tidak berkelanjutan.
“Karena narasi (Kejagung) bisa saja kemudian dibangun tapi tidak ada tindaklanjutnya. Pemerintah juga, isu tersebut harus sudah dipastikan akan berlanjut pada proses penegakan hukum ketika melontarkan isu tertentu,” kata dia.
Tobas mengatakan setiap informasi yang berkaitan dengan hukum harus ditelusuri. Ia juga mendorong pemerintah mencari informasi, bukti, dan semua temuan tanpa tebang pilih.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Kejagung membongkar kasus yang menjerat Sekjend Partai NasDem Johnny G. Plate dan diduga merugikan negara Rp8 triliun.
“Siapa saja pemain, vendor, dan semuanya yang terlibat. Menurut saya, di skandal sebesar ini, tidak mungkin hanya seorang Jonny G. Plate yang bermain,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (23/5).
Sahroni meminta Kejagung memeriksa seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Ia ragu kasus sebesar itu hanya dilakukan atau melibatkan satu atau dua pihak saja.
“Agar semua clear dari berbagai fitnah dan praduga, saya harap Kejagung bisa segera membongkar dengan terang benderang kasus ini,” kata dia.
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G mengalir ke tiga partai politik.
“Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi, saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
