Dengan tuntutan JPU KPK yang dinilainya sangat tinggi, dia akan melakukan diskusi yang panjang dengan penasehat hukumnya untuk penyusunan pledoi atau tanggapan atas tuntutan JPU KPK tersebut.
RUANGPOLITIK.COM —Prof. Karomani merasa tidak adil dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 10,6 miliar serta 10 ribu dolar subsider terlalu tinggi atas kasus suap penitipan mahasiswa baru (PMB) agar diterima lewat jalur mandiri di FK Universitas Lampung (Unila).
Sistem titip menitip terjadi di berbagai universitas, tidak hanya di Unila, sehingga tuntutan Jaksa KPK tidak adil dan melukai rasa keadilan, katanya usai sidang pembacaan tuntutan di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis (27/04/2023).
“Tuntutan begitu tinggi ya, melukai rasa keadilan karena soal titip-menitip memang dilakukan di berbagai universitas. Ya, semacam kurang menguntungkanlah (dirinya kena kasus ini),” ujarnya sambil berjalan menuju sel tunggu PN Tanjungkarang.
Dengan tuntutan JPU KPK yang dinilainya sangat tinggi, dia akan melakukan diskusi yang panjang dengan penasehat hukumnya untuk penyusunan pledoi atau tanggapan atas tuntutan JPU KPK tersebut.
“Saya rasa saya akan ikuti segala prosesnya, kita akan ikuti proses hukum dengan baik,” ujarnya. Dia mengaku sudah memendam kekecewaan sejak awal ditetapkan menjadi tersangka.
Menurutnya, apa yang diungkapkannya dalam fakta persidangan adalah murni yang dirasakannya.
Dalam dakwaan, Karomani disangkakan dua pasal. Di antaranya, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kemudian Pasal 12 B ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Selain Mantan Rektor Unila Prof Karomani, JPU KPK juga menuntut Prof. M Basri sebelumnya menjabat ketua Senat Unila dan Prof. Heryandi bekas wakil rektor (WR) I Bidang Akademik Unila di PN Tanjungkarang, Kamis (27/4/2023).
Prof. Heryandi dan Prof. Muhammad Basri didakwa melakukan korupsi dengan nilai Rp3,4 miliar. Mereka melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU tersebut sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Her)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
