Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh juga meminta muslim supaya saling menghormati keputusan masing-masing, menyoal perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 H ini
RUANGPOLITIK.COM —Pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H atau Lebaran 2023 berbeda tanggal. Pemerintah melalui keputusan berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama pada Kamis 20 April 2023 menetapkan Lebaran 2023 jatuh pada Sabtu 22 April 2023.
Sedangkan, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Lebaran 2023 pada Jumat 21 April 2023.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masyarakat tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. “Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H/2023 M,” ungkap Menag Yaqut dikutip dari laman Kemenag pada Kamis, 20 April 2023.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh juga meminta muslim supaya saling menghormati keputusan masing-masing, menyoal perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 H ini.
“Mengingat untuk tahun ini hilal berada dalam ketinggian yang berada dalam wilayah perbedaan pendapat, maka dipastikan akan terjadi perbedaan waktu penetapan hari raya Idul Fitri. Karena itu perlu ada semangat saling menghormati atas terjadinya perbedaan tersebut,” ujar Asrorun Niam di Jakarta, Kamis, 20 April 2023.
Lantas kenapa pemerintah dan Muhammadiyah bisa menetapkan 1 Syawal berbeda? Bagaimana sejarahnya?
Di Indonesia, menetapkan awal bulan Syawal menggunakan dua metode, yakni hisab dan metode rukyat.
Dalam catatan pakar Islam asal Belanda, Snouck Hurgonje yang berjudul Nasihat-Nasihat C Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 Jilid VIII (1994) mengatakan metode menetapkan 1 Syawal di masa kolonilan menggunakan metode rukyat, atau melihat langsung datangnya bulan di langit.
Namun karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 3 waktu berbeda, maka sudah dipastikan akan berbeda-beda hasilnya.
Akibat perbedaan itu, untuk menyiasatinya pemerintah kolonial akan melihat suara mayoritas. Jika bulan belum terlihat, maka puasa Ramadhan akan digenapkan sebanyak 30 hari.
Awal Mula Penggunaan Metode Hisab
Pelopor penggunaan kalender Hijriyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni pendiri Muhammadiyah. Sepulang dari ibadah haji di tahun 1897-1898, beliau datang membawa ilmu mengenai kalender Hijriyah dan mereformis pelurusan arah kiblat.
Dari penguasaannya terhadap metode hisab dan falak, Kiai Ahmad Dahlan mendapati perhitungan tanggal Hijriyah hari-hari besar Islam yang rutin digelar Kesultanan seperti Grebeg Maulid, Grebeg Syawal, dan Grebeg Besar Iduladha berbeda dengan perhitungan kalender Aboge.
Dikutip dari catat Ahmad Faizin Karimi dalam Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan (2012), Kiai Ahmad Dahlan pun menghadap ke Sultan Hamengkubuwono VII untuk memaparkan temuannya sekaligus meminta izin agar Muhammadiyah dibolehkan berbeda dalam penentuan tanggal perayaan hari-hari besar Islam.
Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian memberikan izin untuk merayakan Lebaran sesuai dengan ilmu Kiai Ahmad Dahlan. “Berlebaranlah kamu menurut hisab atay rukyat, sedang Grebeg Yogyakarta tetap bertradisi menurut hitungan Aboge,” kata Sri Sultan dalam bukum K.H. Ahmad Dahlan: Amalan dan Perjuangannya (2009).
Jejak Perbedaan Idul Fitri antara Pemerintah dan Muhammadiyah
Perbedaan dalam penetapan Lebaran di Indonesia sudah lama terjadi. Pada 1992 pelaksanaan Idul Fitri jatuh pada 3 April 1992 mengikuti waktu Arab Saudi. Sedangkan Nahdlatul Ulama menetapkan Idul Fitri pada 4 April 1992.
Kemudian pada 1993, perbedaan kembali terjadi. Di mana Muhammadiyah menetapkan 29 Januari 1998 sebagai 1 Syawal, sedangkan NU pada 30 Januari 1998.
Pada 2002 perbedaan 1 Syawal kembali terjadi. Muhammadiyah menetapkan 5 Desember 2002 sebagai 1 Syawal, kemudian NU 6 Desember 2002.
Tahun 2006 juga perbedaan kembali terulang. Muhammadiyah pada 23 Oktober 2006, kemudian NU sehari setelahnya.
Perbedaan kembali terjadi pada 2007 juga 2011.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
