RUANGPOLITIK.COM — Setelah kabar utang itu beredar luas, Anies menyampaikannya klarifikasi. Anies tegas menyatakan bahwa uang Rp 50 miliar itu bukan milik Sandi. Anies menjelaskan, uang Rp 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye.
‘Jadi ada pihak ketiga yang mendukung kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang, ada tanda tangan. Apabila kalah maka saya dan pak Sandi berjanji mengembalikan, jadi saya dan pak Sandi. Jadi itu selesai, itu yang terjadi,” ujar Anies dalam sebuah wawancara di channel Youtube Merry Riana, Sabtu (11/2/2023).
Menanggapi kabar yang beredar luas ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai utang Rp50 Miliar kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
Anies menyatakan bahwa dana itu bukanlah utang, melainkan pinjaman yang tak perlu dibayarkan bila Anies-Sandi menang di Pilkada DKI 2017. Dengan kata lain, dana itu akhirnya menjadi sumbangan dalam kampanye Anies-Sandi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa dana itu merupakan pelanggaran pidana bagi kedua tokoh tersebut, terlebih dana itu tak dilaporkan kepada Bawaslu.
“Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana! Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye,” kata Bagja, dikutip Kamis (16/2/2023).
Bagja menjelaskan, meski sumbangan dana Rp 50 Miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara itu sulit diusut. Pasalnya, Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI pada 16 Oktober 2022.
“Biasanya kalau pilkadanya sudah selesai, ya tidak bisa diusut. Kecuali (pelanggaran dana kampanye ini) ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan udah selesai masa jabatannya, baru muncul. Aneh juga baru muncul sekarang, ini lah repotnya kita ini,” ujar Bagja.
Kendati begitu, Bagja akan memverifikasi sejumlah regulasi untuk memastikan batas kedaluwarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies, Bagja berharap, kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran Pemilu 2024.
Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam Pemilu 2024. Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Waketum DPP Partai Golkar Erwin Aksa.
Dia menyebut Anies berutang kepada Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu. Adapun Erwin adalah tim pemenangan kampanye pasangan Anies-Sandi.
Pihak ketiga tersebut mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur. Sebaliknya, utang tersebut dianggap lunas apabila Anies-Sandi menang.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
