Termasuk soal permintaan keringanan hukum Bharada E yang dituntut 12 tahun penjara oleh JPU dalam kasus pembunuhan Brigadir J
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Jokowi menanggapi permohonan ibunda Bharada E alias Richard Eliezer yang meminta keringanan hukum bagi anaknya imbas tuntutan 12 tahun penjara. Jokowi mengatakan dirinya tak bisa membantu banyak perihal perkara tersebut.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023, Presiden mengatakan dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Termasuk soal permintaan keringanan hukum Bharada E yang dituntut 12 tahun penjara oleh JPU dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
“Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan,” kata Jokowi, usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Kepala negara menegaskan semua pihak harus patuh dan hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan di masing-masing lembaga negara. Hal itu, lanjut dia, berlaku untuk semua kasus hukum, tak hanya kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo sebagai dalang di baliknya.
“Bukan hanya kasus FS saja, untuk semua kasus, tidak (bisa mengintervensi); karena kita harus menghormati proses hukum di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan,” ucap Jokowi kepada awak media.
Sebelumnya, JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai Bharada E terbukti secara sah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Dalam surat tuntutan, Richard dinilai melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menanggapi tuntutan tersebut, ibunda Bharada E, Rynecke Alma Pudihang mengadukan rasa kekecewaan dan kesedihannya kepada Jokowi.
Dia menilai tuntutan 12 tahun terhadap anaknya tidak adil, mengingat Richard berperan membuat kasus tersebut menjadi terang dengan menjadi Justice Collaborator, di samping dirinya juga berperan sebagai eksekutor penembakan Brigadir J.
Selain ibunda Bharada E, tim penasihat hukum, Ronny Talapessy juga meminta agar jaksa mengambil sikap lebih berani dengan memberikan tuntutan bebas kepada Bharada E atas pembunuhan Brigadir J.
“Sebetulnya kalau jaksa penuntut umum (JPU) berani mengambil sikap yang progresif. Jaksa dapat saja membuat tuntutan bebas ke terdakwa Richard Eliezer,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.
Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyayangkan atas putusan tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Bharada E. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mendorong jaksa untuk merevisi tuntutan itu menjadi yang paling rendah dari empat terdakwa lainnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 10A ayat (3) dan 4.
Edwin khawatir apabila Richard Eliezer dituntut lebih berat dari tiga pelaku lainnya, yakni Putri, Kuat, dan Ricky. Sebab, penuntutan tersebut bisa mengakibatkan para pelaku kejahatan yang hendak bekerja sama mengungkap kasus dengan status justice collaborator ragu.
“Nanti (pelaku kejahatan) jadi berpikir dua kali, sejauh mana menjadi JC berdampak pada pemidanaannya,” kata Edwin kepada awak media di Jakarta.
Edwin menilai justru justice collaborator harus mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Salah satu bentuk penghargaan itu ialah dengan menuntut hukuman pidana yang lebih rendah dibandingkan pelaku lainnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
