RUANGPOLITIK.COM — PDIP merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
Ia menegaskan ada dua orang menteri yang kinerjanya harus dievaluasi. Yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menuding PDI Perjuangan (PDIP) hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini merespons pernyataan PDIP yang mendorong Jokowi agar mengevaluasi kinerja dua kementerian yang dipimpin kader NasDem, Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK, di tengah isu reshuffle mencuat.
Ali mulanya mengatakan bahwa langkah reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak Jokowi semata sebagai presiden.
“Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).
Berkaitan dengan itu, kata Ali, Jokowi pun tidak berkewajiban untuk menyampaikan ke publik soal pertimbangan kocok ulang kabinetnya.
“Mengenai reshuffle, reshuffle itu kan domain Pak Jokowi. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun, ya, kan,” imbuhnya.
Ali kemudian menyinggung pernyataan elite PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta kinerja menteri-menteri NasDem dievaluasi. Menurut Ali, bukan pertama kalinya menteri NasDem jadi sorotan PDIP.
“Nah pernyataan dari partai politik yang meminta untuk mengevaluasi menteri yang kebetulan dari partai NasDem saya pikir itu bukan hal yang baru ya kan,” kata dia.
Ali menilai hal itu dilakukan PDIP agar NasDem di keluarkan dari koalisi pemerintahan. Namun Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.
“Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Karena saya nggak ngerti apa alasannya. Jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa, ya,” kata Ali.
Sementara itu, politisi PDIP Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
“Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya,” kata Djarot.
“Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” jelasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
