RUANGPOLITIK.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding keras telah melakukan kecurangan jelang Pemilu 2024. Salah satunya datang dari Partai Ummat yang menuding telah dicurangi KPU hingga gagal di tahap verifikasi faktual.
Bahkan secara spesifik Akbar Faizal menyebut publik menduga tugas tersebut diemban oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari. Terutama adanya upaya untuk mempersulit Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan safari politik Anies ke beberapa daerah mendapat kritikan dari banyak pihak.
Menurut Hasyim, tidak ada pelanggaran khusus yang dilakukan Anies maupun kandidat lain dengan bersafari keliling Indonesia. Pasalnya hingga kini mereka belum menjadi kandidat capres.
“Bagi KPU, siapapunlah, bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa yang lainnya, kalau mau ketemu siapa saja, silaturahmi, ya silakan saja,” tutur Hasyim, Jumat (23/12).
Bukan hanya itu, KPU juga dicurigai memiliki agenda terselubung untuk menjaga kepentingan penguasa hingga menjegal Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai NasDem.
Terkhusus untuk tudingan yang mengaitkan dirinya dengan Anies, baik untuk menjegal atau malah membiarkan eks Gubernur DKI Jakarta itu berkampanye lebih awal, Hasyim juga merasa heran.
“Kalau bagi KPU, Mas Anies kan belum siapa-siapa. Karena masa pendaftarannya masih Oktober 2023,” jawab Hasyim.
Namun Hasyim hanya tertawa dengan tudingan tersebut. Dilihat di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasyim memastikan bahwa pihaknya hanya menjalankan proses administrasi yang berlaku.
“Ya nggak ada lah. Yang saya lakukan hanya komunikasi-komunikasi strategis. Artinya ada situasi apa, kalau KPU mau melangkah harus tahu situasi kanan kiri segala macem,” jelas Hasyim.
“Artinya yang dilakukan Mas Anies bagi KPU itu tidak melanggar?” tanya Akbar memastikan.
“Ya Mas Anies masih biasa-biasa saja, belum jadi calon lho,” tegas sang Ketua KPU.
Karena itu lah, Hasyim juga tidak tahu alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyemprit aksi ‘kampanye dini’ Anies lewat safari politiknya.
“Bagi KPU, siapapun ketemu siapapun, sepanjang belum sebagai calon yang dinyatakan oleh KPU, masuk DCT atau Daftar Calon Tetap, ya belum siapa-siapa,” ujar Hasyim.
“Karena dukungan partainya belum cukup juga,” timpal Akbar.
“Saya tidak mengatakan itu. Artinya pendaftaran masih Oktober 2023, saya nggak boleh ngomong yang cukup atau nggak cukup, nggak boleh. Harus hati-hati, masih Oktober kok,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
