• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
19 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

Politisi PPP Sentil Hotman Protes Pasal Miras: Terlalu Berlebihan!

by Rupol
in Nasional
446 4
0
482
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM — Kritikan pengacara ternama Hotman Paris atas pengesahan KHUP pada pasal minuman keras (miras) membahayakan sejumlah pekerja di sektor pariwisata dinilai terlalu berlebihan. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (10/12).

“Pasal 424 KUHP itu limitatif sekali karena hanya mengancam penjual minum beralkohol kepada orang yang sedang mabuk atau kepada anak-anak. Jadi penjual minuman beralkohol kepada orang dewasa yang tidak lagi mabuk atau bukan anak-anak pembelinya maka tidak dipidana,” ujarnya.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Karena itu, ia menepis tudingan pasal ini mengancam industri pariwisata seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

“Maka berlebihan kalau pasal itu dikatakan membahayakan pekerja di sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif),” lanjutnya.

Arsul menambahkan pada negara-negara sekuler, menjual minuman beralkohol kepada orang yang sedang mabuk atau kepada anak di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang. Yang membedakan hanyalah hukumannya, yakni ada yang denda, ada yang pidana.

“Kepada yang keberatan terhadap pasal ini, saya ingin minta ditunjukkan di negara mana yang orang bebas sebebas-bebasnya boleh membeli minuman beralkohol yang memabukkan?” tantangnya.

“Yang perlu kita ingatkan dan karena itu perlu sosialisasi adalah bahwa dalam melaksanakan KUHP ini nanti penegak hukum perlu memahami konteks pengaturan pidana yang ada dalam KUHP dan tidak menterjemahkan sesuai dengan kemauannya sendiri,” tegas Arsul

Sebelumnya diketahui, Hotman Paris menyoroti sejumlah pasal di dalam KUHP yang baru diketok oleh DPR. Salah satunya Pasal 424 terkait alkohol dinilai sangat membahayakan bagi pekerja di sektor parekraf.

“(Pasal 424) ini yang sangat relevan, ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan, kalau ada orang mabok, itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah inilah yang masuk penjara satu tahun,” ujar Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia juga mempertanyakan logika hukum pada pasal ini. Apalagi pasal ini juga tidak mengecualikan para pekerja.

“Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman (waiter) masuk penjara,” kata Hotman.

“Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur apakah tipsy atau apa. Mungkin pak menteri sudah tau ini ya,” sambungnya.

Jubir sosialisasi RKUHP Albert Aries angkat bicara. Ia menyebut Hotman Paris menyimpulkan terlalu dini.

“Tidak benar jika ada yang menyimpulkan terlalu dini bahwa Pasal 424 ayat 1 KUHP membahayakan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, apalagi jika dikatakan bahwa turis bisa menjadi sasaran dari pasal ini,” kata Albert Aries kepada wartawan.

Argumentasinya, Pasal 424 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk bukan merupakan pasal yang baru, dan tiba-tiba muncul dalam KUHP baru.

“Ketentuan itu berasal dari Pasal 300 ayat 1 KUHP lama yang sampai saat ini masih berlaku, tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak pernah diprotes sebelumnya oleh Bang Dr Hotman Paris, SH, MHum, serta diadopsi kembali dalam KUHP baru sebagai konsekuensi dari Rekodifikasi Terbuka-Terbatas,” ucap Albert Aries menepis tudingan Hotman Paris.

“Jadi penerapan pasal ini dan praktik penegakan hukumnya nanti (3 tahun kemudian) tentu tidak akan jauh berbeda dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga tidak perlu dikesankan berlebihan, seolah-olah KUHP baru ini berbahaya bagi masyarakat, pelaku usaha, dan turis yang berkunjung ke Indonesia,” ulas Albert Aries.

Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)

Tags: #arsulsaniHotman Paris hutapeaPasal MirasPPP
Previous Post

Mahfud MD: Pasal Zina Sesuai Adat dan Norma Indonesia, Tidak Langgar HAM

Next Post

Dirjen Pajak Ungkap Banyak ASN Yang ‘Kumpul Kebo’

Rupol

Next Post
Dirjen Pajak Ungkap Banyak ASN Yang ‘Kumpul Kebo’

Dirjen Pajak Ungkap Banyak ASN Yang 'Kumpul Kebo'

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

13 November 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

4 minggu ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.