RUANGPOLITIK.COM — Bola panas ‘Jokowi 3 Periode’ yang digulirkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memantik kritik dari para politisi. Pernyataan Bamsoet saat mengomentari hasil survei dengan keinginan rakyat Jokowi 3 periode, dikritik keras oleh PKS.
Dan mengatakan tidak ada korelasi antara hasil survei dengan kepuasan rakyat. Karena pemilihan presiden berdasarkan konstitusi. Kritik ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Marndani Ali Sera, Kamis (8/12).
“Kepuasan masyarakat tidak bisa dimaknai ingin tiga periode,” tegasnya.
Menurut Mardani, setiap lembaga survei memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda. Hasil survei dari lembaga lain, menurut Mardani, tegas menyatakan masyarakat menolak Jokowi 3 periode.
“Beberapa lembaga survei yang khusus menanyakan tentang tiga periode untuk Pak Jokowi hasilnya mayoritas menolak,” lanjutnya.
Senada, Juru bicara PKS M Kholid menilai hasil survei Poltracking tak bisa menjadi dasar hal tersebut. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan mesti didasari pada konstitusi.
“Basisnya bukan dengan survei tingkat kepuasan publik, tetapi basisnya konstitusi,” kata Kholid dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Kholid mengatakan ungkapan Bamoset itu kurang bijaksana. Seharusnya, kata dia, Bamsoet bisa menjadi penjaga konstitusi.
“Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi,” kata Kholid.
“Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI. Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi,” sambungnya.
Kholid berharap pesan politik yang disampaikan pimpinan MPR bisa menunjukkan sikap negarawan. “Bukan sikap pragmatis atau oportunis. Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita cita reformasi,” tuturnya.
Ia tak setuju dengan penundaan pemilu untuk meredam panasnya politik. Ia justru meminta kelompok buzzer politik ditindak tegas.
“Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan. Tapi solusinya, adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan. Buzzer politik harus ditertibkan,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
