RUANGPOLITIK.COM — Akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang Hukum Pidana (KHUP) yang disahkan hari ini oleh DPR, Selasa (6/12). Sejumlah pasal didalam KHUP ini dianggap pro HAM dan didukung oleh aktivis HAM. Komnas HAM menilai ada pasal-pasal di RKHUP yang pro terhadap penegakan HAM, namun ada juga pasal yang rawan pelanggaran HAM.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing membacakan 3 desakan Komnas HAM atas RKUHP. Selain desakan soal genosida dan kejahatan kemanusiaan, dia menyebut pasal kebebasan beragama, pasal tentang aborsi dan penghinaan presiden serta wapres.
“Komnas Ham mendesak agar, satu, tindak pidana khusus, dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan, ke dalam RKUHP dihapuskan. Karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan,” ucap Uli.
Pertama, penghapusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 440 RKUHP. Kedua, penghukuman pejabat publik atau pelaku yang melakukan intimidasi, dan penyiksaan di proses penegakan hukum dalam Pasal 529 RKUHP.
“Seperti yang kita ketahui, pasal ini merupakan pengakuan terhadap konvensi anti-penyiksaan yang sudah kita ratifikasi tahun 1998. Dan sekarang sudah diadopsi ke KUHP, sehingga pelaku penyiksaan itu diancam dengan pidana,” ungkap Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Selain itu, Komnas HAM mendukung RKHUP dalam menormakan pidana kerja sosial, dan pengawasan sebagai salah satu bagian pidana pokok Pasal 65 ayat (1) RKUHP.
“Ketiga, juga kita berikan apresiasi karena untuk sanksi itu tidak hanya berupa penjara, tetapi juga pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai adalah satu pidana pokok,” tuturnya.
Abdul Haris menyebut pidana kerja sosial akan mempengaruhi jumlah terpidana di penjara yang jumlahnya saat ini overcapacity. Abdul Haris menuturkan kondisi penjara yang overcapacity kerap menimbulkan pelanggaran HAM.
“Yang menurut kita akan sangat berimplikasi pada jumlah terpidana yang harus menjalani hukuman di penjara. Kita tahu bahwa mereka itu sudah sangat membludak dan menimbulkan pelanggaran HAM,” terang dia.
Sebelumnya, Komnas HAM mendesak agar beberapa pasal dalam RKHUP dihapus. Pasal-pasal tersebut dinilai Komnas HAM menghalangi penyelesaian perkara dan rawan melanggar HAM.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
