RUANGPOLITIK.COM — Deklarasi Anies Baswedan oleh Forum Ka’bah Membangun sebagai calon presiden di Pilpres 2024, berasal dari mantan pengurus PPP Jogja. Partai Golkar mengingatkan calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus bebas dari politik identitas.
Itu juga yang membuat KIB harus membahas dengan matang sebelum mendeklarasikan calon presiden di 2024.
“Kenapa KIB belum menentukan calon karena harus matang dalam menentukan sikap karena alih kepemimpinan ke depan di tahun 2024 calon presiden tidak didasari politik yang identitas dan popularitas saja,” ujar Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo kepada wartawan, Jumat (18/11).
Golkar mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo harus memilih calon pemimpin yang menguasai ekonomi makro dan mikro dan punya pengalaman. Karena beberapa kriteria tersebut, KIB harus hati-hati menentukan calon presiden.
“Oleh karena itu KIB harus hati-hati untuk menetapkan capres dan cawapresnya harus bisa kerja sama untuk memenuhi kriteria tersebut di atas,” kata Firman.
Terkait deklarasi oleh kader PPP itu, Firman menilai setiap struktur di partai boleh dan sah saja mendeklarasikan calon tertentu untuk aspirasi kepada pengurus pusat.
“Tapi dalam proses politik partai mempunyai AD/ART dan aturan organisasi yang harus dipatuhi oleh semua elemen dan jajaran anggota dan pengurus partai di semua tingkatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan, Forum Ka’bah Membangun yang deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden bukan bagian dari struktur partai. Forum Ka’bah merupakan ormas di luar partai yang tidak ada kaitannya. Meski ada kader PPP yang tergabung di dalam ormas tersebut.
“FKM itu bukan bagian dari struktur PPP. Di PPP tidak mengenal namanya FKM. Kalau pun di dalam ada sebagian orang-orang PPP ya biasa saja namanya ormas,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Kader PPP pun dibebaskan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden manapun. Sebab belum ada sikap resmi PPP mengusung calon presiden. Sehingga tidak ada kader PPP yang berada di Forum Ka’bah yang diberikan peringatan.
Awiek menegaskan, sikap Forum Ka’bah mendukung Anies tidak menggambarkan sikap PPP. Belum ada keputusan resmi yang diambil melalui forum Mukernas.
“Kalau pun dia Deklarasi kepada Anies itu bukan PPP. Karena PPP itu tidak atau belum menentukan calon presiden siapapun yang akan diusung di pemilu 2024 nanti,” ujar wakil ketua Baleg DPR RI ini.
PPP menganggap Forum Ka’bah hanya berwacana. Dukungan itu dinilai sebagai salah satu aspirasi dari eksternal partai.
“Kalau yang kemarin karena bukan dari PPP bukan struktur resmi PPP ya kita anggap sebagai aspirasi masyarakat umum. Kalau pun tidak, representasi organisasi kemasyarakatan ormas gitu,” tutup Awiek.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan, Forum Ka’bah Membangun yang deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden bukan bagian dari struktur partai. Forum Ka’bah merupakan ormas di luar partai yang tidak ada kaitannya. Meski ada kader PPP yang tergabung di dalam ormas tersebut.
“FKM itu bukan bagian dari struktur PPP. Di PPP tidak mengenal namanya FKM. Kalau pun di dalam ada sebagian orang-orang PPP ya biasa saja namanya ormas,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Kader PPP pun dibebaskan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden manapun. Sebab belum ada sikap resmi PPP mengusung calon presiden. Sehingga tidak ada kader PPP yang berada di Forum Ka’bah yang diberikan peringatan.
Awiek menegaskan, sikap Forum Ka’bah mendukung Anies tidak menggambarkan sikap PPP. Belum ada keputusan resmi yang diambil melalui forum Mukernas.
“Kalau pun dia Deklarasi kepada Anies itu bukan PPP. Karena PPP itu tidak atau belum menentukan calon presiden siapapun yang akan diusung di pemilu 2024 nanti,” ujar wakil ketua Baleg DPR RI ini.
PPP menganggap Forum Ka’bah hanya berwacana. Dukungan itu dinilai sebagai salah satu aspirasi dari eksternal partai.
“Kalau yang kemarin karena bukan dari PPP bukan struktur resmi PPP ya kita anggap sebagai aspirasi masyarakat umum. Kalau pun tidak, representasi organisasi kemasyarakatan ormas gitu,” tutup Awiek.
Editor: Ivo Yasmiati