Rahmat menilai politik identitas merupakan kejahatan politik yang akan menjadi kejahatan kemanusiaan. Dia mengatakan sebuah bangsa seharusnya mewarisi kebaikan pada generasi muda, bukan energi negatif seperti politik identitas
RUANGPOLITIK.COM —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 saling tuding soal kelompok yang memecah belah bangsa. Aksi saling tuding itu buntut dari rencana Aksi 212 pada 2 Desember mendatang.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mulanya mengkritik rencana aksi tersebut dengan menyinggung gerakan pemecah belah bangsa. Ia menyentil kelompok PA 212 memainkan isu politik identitas.
“Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” tukas Rahmat dalam keterangan tertulis khusus merespons Aksi 212, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menilai politik identitas merupakan kejahatan politik yang akan menjadi kejahatan kemanusiaan. Dia mengatakan sebuah bangsa seharusnya mewarisi kebaikan pada generasi muda, bukan energi negatif seperti politik identitas.
“Dar’ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih, bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan,” ujarnya.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif kemudian merespons dengan mempertanyakan alasan PBNU mengkritik rencana aksi reuni 212. Di sisi lain, Slamet menyarankan PBNU mengurus kadernya yang terlibat kasus korupsi.
Slamet memang tak menyebut siapa kader PBNU yang tersangkut kasus korupsi. Namun demikian, belum lama ini, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming jadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.
“Sudahlah, NU fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah,” tandas Slamet.
Slamet juga menuding balik PBNU dan mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang selama ini justru memecah belah bangsa. Slamet mengungkit sejumlah pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang berasal dari NU.
“Merekalah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI dan FPI. Bahkan, sekarang sedang diincar yang berbau-bau Wahabi agak digilas juga. Introspeksi dong, kalau perlu ngaca,” tuturnya.
Slamet menegaskan Aksi 212 tetap akan digelar pada 2 Desember nanti. Reuni Aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti Reuni Aksi 411 dengan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur, karena dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan.
“Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kami tetap kafilah, biarkan mereka jadi apanya,” pungkasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
