RUANGPOLITIK.COM – Sejumlah survei memperlihatkan lemahnya elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang.
Partai berlambang Ka’bah itu bahkan diprediksi akan berada di papan bawah pada Pemilu 2024.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa hasil survei terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini masih berada di papan bawah.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, dalam beberapa survei, PPP terancam lolos ambang batas parlemen.
Berita Terkait:
Suharso Dicopot Dari Ketum PPP, Golkar: Tidak Ada Perubahan di KIB
Pemecatan Suharso Bakal Berdampak ke KIB, PPP Bisa Mencari Koalisi Baru
Pengamat Soal Pemecatan Suharso, Verifikasi PPP di KPU Terancam
Alzier: Sudah Benar Suharso Diberhentikan Dari Ketum PPP
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Peluang PPP Menembus Parlemen pada Pemilu 2024’, di Jakarta, Selasa (16/8/2022) lalu.
“Ada banyak tentang elektabilas partai. Hasil terakhir, PPP masih berada di papan bawah,” katanya.
“Bahkan beberapa kali saya lihat hasil survei, PPP masih terancam tidak lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.
Lemahnya elektabilitas PPP menjelang Pemilu 2024 sedikit banyak dipengaruhi oleh konflik di internal partai serta masalah yang tak kunjung dimitigasi dengan baik terkait isu personal yang menimpa Suharso.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga berpandangan, PPP mengalami konsolidasi terburuk di bawah nahkoda Suharso Monoarfa.
Dia pun menyarankan agar PPP melakukan pembenahan struktural untuk menghadapi Pemilu 2024.
Menghentikan Suharso dari jabatan sebagai Ketua Umum PPP bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat partai menuju Pamilu 2024.
“PPP mengalami masa konsolidasi terburuk sejak dipimpin Suharso,” ujar Dedi.
Di samping itu, masalah personal Suharso Monoarfa yang tidak kunjung mencapai titik terang itu juga berimplikasi terhadap matangnya PPP menyambut Pemilu 2024.
Awal Juli lalu, Suharso Monoarfa dilaporkan ke lembaga antirasuah terkait dugaan gratifikasi.
Laporan itu diterima KPK dan dikonformasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Ali membenarkan bahwa KPK menerima laporan dugaan gratifikasi terkait fasilitas pesawat jet pribadi Suharso Monoarfa.
Ali mengatakan laporan itu sudah diterima KPK dan akan didalami sesuai dengan prosedur laporan yang masuk dari masyarakat.
“Iya benar (ada laporan) yang masuk pada bagian pengaduan. Kami segera verifikasi dan dalami lebih dahulu oleh tim pengaduan masyarakat KPK,” ujarnya.
Di luar itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu juga ditempa masalah pribadi terkait rumah tangganya.
Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan jika itu benar maka sedikit banyak akan berdampak terhadap PPP.
“Nah, saya dengar ada isu yang beredar bahwa Ketum PPP ini dikenal karena masalah rumah tangganya, ini yang menjadi masalah besar menurut saya untuk PPP,” ujarnya.
Konflik semakin melebar tatkala video Suharso Monoarfa viral di jejaring media sosial terkait ‘amplop kiai’. Suharso saat itu diduga menyinggung para kiai terkait amplop.
Pidato itu disampaikan Suharso dalam sebuah Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada Minggu (15/8/2022) lalu.
Pidato amplop kiai itu memunculkan kemarahan di kalangan santri. Mereka menilai Suharso Monoarfa telah menciderai marwah kiai.
Desakan Suharso mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP menguap dari kalangan santri di sejumlah daerah di Jawa Bagian Timur hingga Banten. Banyak juga yang melaporkan Suharso ke Polda setempat atas dugaan ujaran kebencian.
Gayung bersambut, desakan Suharso mundur di kalangan akar rumput kemudian diamini oleh tiga majelis di PPP.
Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP memutuskan untuk meminta Suharso mundur dari jabatannya sebagai Ketum PPP.
“Surat ini dilayangkan untuk merespon para kiai, ulama, dan habib yang beberapa hari terakhir memberi tanggapan atas pernyataan ketua umum di KPK beberapa waktu lalu,” ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan, Usman M Tokan.
PPP kemudian menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada tanggal 4-5 September 2022 di Serang, Banten.
Dalam pantauan RuPol, salah satu agenda penting dalam Mukernas itu adalah pengukuhan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono untuk menggser Suharso Monoarfa dari jabatannya.
Peneliti Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memandang keputusan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP yang memecat Suharso dari kursi ketua umum menandai jatuhnya legitimasi politik Suharso di mata kader.
Di saat yang sama, perlawanan politik kubu Suharso terhadap keputusan 3 Majelis PPP juga menandai terjadinya faksionalisme di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Konflik ini akan berdampak luas jika tida ada mitigasi secara cepat.
Menurutnya, dampak pemecatan Suharso akan berdampak terhadap verifikasi partai politik yang sedang berlangsung di KPU menuju Pemilu 2024.(FSL)
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
