RUANGPOLITIK.COM –Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu nama calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Presiden Jokowi.
“Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Megasudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan,” jelas Hasto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmonydi Jakarta, Selasa(23/8/2022).
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial.
Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama penggantiTjahjo.
“Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya,” tukas Hasto.
Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Berita Terkait:
Hasto: Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Sosok Calon Menpan RB
Peluang Ahok Jadi Menpan RB Kecil, Pengamat: Terlalu Kontroversi
100 Persen Milik PDIP, 5 Nama Ini Berpeluang Jadi Menpan RB
Jenazah Menpan RB Tjahjo Kumolo Disemayamkan di Widya Chandra
Sebelumnya, PDIP menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjosetelah 40 hari masa berkabung selesai.
Dengan demikian, imbuhnya, dalam waktu dekatPDI Perjuangan memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
“Itu sudah terpenuhi dan sekarang presidenlah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo,” tutur Hasto.
Terkait reshuffle kabinet, menurutdia, bagi PDIP terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Akan tetapi, pihaknyapercaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Di satu sisi PDIP melihat reshuffle terlalu sering tidak baik. Namun, di sisi lain pihaknya memahami reshuffle suatu keharusan apabila menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
“Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini ‘kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis,” kata Hasto.
Menurutnya, karena tekanan-tekanan global, ditambah lagi dampak pandemi yang belum selesai, menteri harus bekerja sebaik mungkin.
“Karena apa pun, Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya,” pungkasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
