RUANGPOLITIK.COM –Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ruang kritik, menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat pada acara “Setapak Perubahan Polri” di Gedung Tribrata, konsisten dan patut dipercaya.
Demikian disampaikan Koordinator Simpul Akvitis Angkatan 98 atau Siaga 98, Hasanuddin kepada RuPol, Selasa (22/8/2022).
Hasanuddin mengatakan, hal itu terbukti dari pengungkapan peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Menurutnya, jika Kapolri tidak menerima kritik dan masukan dari masyarakat, bisa jadi penyelidikan dan penyidikan terkait tewasnya Brigadir J akan gelap, tidak terungkap secara terang benderang seperti saat ini.
“Pada pengungkapan peristiwa ini kita patut mengapresiasi, selanjutnya kita tunggu kerja kejaksaan dan proses pengadilan sebagai tempat menemukan kebenaran dan keadilan hukum,” kata Hasanuddin.
Berita Terkait:
PB PII: Usulan Penonaktifan Kapolri di Kasus Sambo oleh Benny K Harman Seolah Menggiring Opini Publik
Kapolri Mutasi 24 Anggota yang Terlibat Upaya Penghalangan Penyidikan
Temuan Uang Rp 900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo, IPW: Kapolri Buka ke Publik
Patuh Perintah Kapolri, Polda NTT Ungkap 5 Kasus Perjudian Dalam 3 Hari
Dilain itu, Hasanuddin mengatakan telah berkembang hal baru terkait adanya ‘Konsorsium 303’ di seputaran Irjen Pol Ferdy Sambo.
Terkait hal itu, Kapolri sudah saatnya fokus membuka kebenaran ‘Konsorsium 303’ dimaksud sebagaimana grafik dan informasinya telah menyebar.
“Tidak cukup dengan melakukan upaya pemberantasan sebagaimana dilakukan saat ini,” katanya.
Menurut Hasanuddin, pemberantasan judi online yang saat ini dilakukan, hanya sebagai salah satu menguatkan bahwa judi online tersebut terbukti ada dan menyebar dibeberapa tempat di wilayah hukum polda di Indonesia.
“Kini saatnya Kapolri membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menyelidiki dan mengklarifikasi keterkaitan judi online saat ini dengan apa yang disebut ‘Konsorsium 303’,” pinta Hasanuddin.
Tanpa dilakukan penyelidikan khusus, kata dia, maka upaya penindakan saat ini tidak akan menyentuh akar penindakan judi online, melainkan lips service semata untuk mengesankan Polri sudah menindak.
Bagaimanapun, lanjut Hasanuddin, informasi dan data tersebut telah menyebar, dan bahkan dibicarakan di forum resmi (DPR) dan demikian juga oleh Menkopolhukam.
“Kapolri harus segera membentuk tim ini,” tegas Hasanuddin.
Dia berpendapat, Kapolri harus mempertimbangkan serius terkait pembentukan tim tersebut, dengan juga melibatkan ASN Polri (Novel Baswedan dkk) dalam bagian Tim Khusus itu.
Sebab kata dia, judi online tidak semata berpredicate crime perjudian, melainkan juga ada unsur penyuapan (sebagaimana daftar nama-nama keterlibatan pejabat Polri di Konsorsium 303), ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Dan ini kejadian luar biasa, bagian dari kejahatan kerah putih (white colour crime) yang terorganisir,” kata Hasanuddin.
Menurutnya, Novel Baswedan dkk memiliki pengalaman, keahlian dan kapasitas untuk menbuka peristiwa ini secara kredibel.
Hasanuddin percaya bahwa Kapolri mampu membentuk tim tersebut. Sebagai pejabat tertinggi di Kepolisian, tentu Kapolri tidak memiliki masalah psyco hierarchies dan atau jika tidak terlibat maka tidak akan memiliki masalah konflik kepentingan dalam pengungkapan kebenaran apa yang beredar mengenai ‘Konsorsium 303’.
“Jangan sampai, relasi kekuasaan dan politik diduga dikendalikan oleh Oligarki, dan nyatanya malah oleh sebuah Konsorsium Judi (303),” ucapnya. (DAR)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
