RUANGPOLITIK.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekesalan kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati.
Hal ini terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dihabiskan paling besar untuk bayar gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Padahal, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Sebab, belanja modal diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama di daerah.
“Belanja pegawai naik terus, belanja barang melonjak tinggi, belanja modal relatif stagnan bahkan menurun,” ujarnya dalam Rakornas Kemendagri, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, selama ini setiap pemerintah pusat mengirimkan anggaran ke daerah, digunakan paling cepat untuk membayar gaji. Program lain yang lebih penting justru dikesampingkan.
Berita Terkait:
Menkeu Perkirakan Pertamina Bisa Rugi Rp190,8 Triliun, Helmi Felis Sentil Ahok: Orang Ini Bisanya Ngomong Jorok
Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Elpiji 3 Kilogram, Pertalite dan Solar Bersubsidi
Anies Baswedan Lebih Potensial Dilirik Partai NasDem Ketimbang Erick Thohir
Sri Mulyani Ungkap Kerugian Pertamina Bisa Capai Rp190 Triliun, Erick Thohir Disebut Sibuk Kampanye
“Bapak ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja,” sindirnya.
Selama ini pemerintah berharap belanja yang diberikan bisa digunakan untuk hal yang bernilai tambah dan berguna bagi masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan di daerah.
“Kenapa belanja modalnya kurang? Padahal rakyat saya masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai, kenapa nggak dipakai untuk itu? Dan tentu dalam hal ini serapan belanja di daerah masih menghadapi kendala,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, ia menekankan agar pemda bisa kembali memikirkan komposisi belanjanya. Dengan demikian, belanja modal bisa ditingkatkan.
“Kalau bapak ibu (kepala daerah) lihat belanja modal mengecil, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya bapak ibu harus menjaga komposisi belanja ini,” pungkasnya. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
