RUANGPOLITIK.COM-Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pihaknya akan menggagas poros baru koalisi partai politik. Sebab menurutnya, koalisi yang sudah terbentuk belum terlihat ada yang matang.
“PKB berpeluang membuat koalisi baru, karena belum ada (koalisi) yang matang. Jadi, semuanya masih mungkin,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).
Muhaimin mengatakan hal itu terkait adanya Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk tiga parpol, yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Selain itu, upaya koalisi juga tampak usai Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu.
Muhaimin menilai sejauh ini dinamika politik masih sangat cair serta belum ada koalisi yang sangat matang dan kuat, sehingga semuanya masih bisa berubah.
Berita Terkait:
Terlalu Pede Capres, Pengamat: PKB dan Muhaimin Takkan Dapat Koalisi
Diajak PKB Berkoalisi Usung Muhaimin, NasDem: Kita Tidak Tertarik
PKB Tolak Capres dari Pengusaha, Efriza: Mungkin Cak Imin Takut Bersaing
Panas PKB-PBNU! Marwan Jafar: PKB Yang Diserang Duluan
Dia mengatakan PKB membuka diri untuk menjalin koalisi dengan parpol mana pun. Namun, katanya, hal itu dengan catatan bahwa PKB mematok posisi tawar lebih tinggi terkait proposal calon presiden (capres) dalam koalisi apa pun, termasuk di KIB.
“Ya saya capresnya. Kalau capres mereka bukan saya, ya tentu saya tidak gabung dengan mereka,” katanya.
Hingga saat ini, tambahnya, belum ada tokoh selain dirinya yang secara terbuka menyatakan akan maju sebagai capres. Namun, Muhaimin akan membuka diskusi dengan para ketua umum parpol untuk membahas kemungkinan koalisi, sebelum ada keputusan siapa capres yang akan diusung.
Dia mengatakan pihaknya juga menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Namun, hingga kini komunikasi tersebut baru sebatas diskusi biasa dan belum ada kesimpulan akhir, ujar Wakil Ketua DPR itu. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
