RUANGPOLITIK.COM – Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti, menyoroti perang komentar di media sosial terkait aksi 11 April, yang merupakan dampak dari wacana penundaan pemilu dan 3 periode jabatan Presiden Jokowi.
Menurut pengamat politik senior tersebut, para pendukung Presiden Jokowi harusnya tidak meminta mahasiswa menghentikan aksi, tetapi mendorong presiden untuk memberi sanksi kepada para menteri-menterinya.
“Para pendukung Pak Jokowi itu tidak perlu melawan atau menyerang para mahasiswa di media sosial, atau membuat tagar #sayabersamajokowi, yang saya tidak tau apa itu betulan atau permainan akun-akun bodong. Karena itu hanya akan membuat para mahasiswa semakin semangat,” ujarnya kepada RuPol, Minggu (10/4/2022).
“Yang seharusnya mereka lakukan adalah, meminta Pak Jokowi untuk memberikan sanksi atau memecat para menteri yang mengapungkan wacana tersebut. Kan itu semua yang jadi sumber masalah, sehingga akhirnya Pak Jokowi yang harus menanggung akibatnya,” lanjut Ray.
Menurut Ray, beberapa menteri yang mengapungkan wacana tersebut seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, harus mendapat sanksi.
“Pertama, gara-gara para menteri itu Pak Jokowi kehilangan kepercayaan publik secara drastis. Buktinya, pada hasil survey sebelumnya ada 70 persen lebih yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, tapi sekarang langsung berbalik dengan banyak yang akan demo,” terang Ray.
Yang kedua menurut Ray, akibat dari manuver para menteri-menteri tersebut telah membuat kegaduhan nasional, sehingga akhirnya Presiden Jokowi harus ikut repot menyelesaikan semuanya.
Berita terkait:
Istana Panik Menghadapi Kemungkinan Aksi 11 April Berlanjut
Beredar Pesan Berantai, Nama-Nama Aktor Demo 11 April
Demo Mahasiswa, PDIP: Jangan Sampai Salah Alamat
H-1 Aksi BEM SI, Jokowi Rapat dan Nyatakan Pemilu Tetap dan Tak Ada Tiga Periode
Ray kembali menyarankan kepada para pendukung Presiden Jokowi, agar dorong presiden untuk memutus wacana tersebut langsung dari sumbernya.
“Harus dorong supaya ada sanksi, agar masyarakat juga menilai presiden serius dengan pernyataannya. Kalau berdasar pengalaman sebelumnya, presiden itu sering inkonsistensi dengan pernyataan-pernyataannya, sehingga sudah sulit untuk dipercaya,” sambungnya.
“Termasuk dalam wacana penundaan pemilu ini. Harusnya para menteri yang membuat gaduh itu mendapatkan sanksi, malah seperti LBP (Luhut Binsar Panjaitan) mendapatkan jabatan baru. Sedangkan Bahlil dan Airlangga tidak mendapat teguran apa-apa. Makanya para pendukung Pak Jokowi, dorong presiden untuk memberi sanksi kepada mereka, mungkin saja kalau para pendukungnya yang mendorong, maka Pak Jokowi mau mendengar,” pungkas Ray. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
