RUANGPOLITIK.COM-Aksi demonstrasi mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih marak terjadi di sejumlah kota di Indonesia hingga hari ini.
Meski Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (5/4/2022) sudah mengatakan meminta para menteri berhenti membicaran masalah ini, karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Namun penegasan kepala negara tersebut belum serta merta meredakan situasi. Hari Jum at (8/4/2022) aksi mahasiswa dengan skala besar terjadi di Semarang, Makassar, Bogor, Tasikmalaya, Garut, dan Ambon mengusung tuntutan yang sama.
Bahkan aksi yang sama dengan skala lebih besar, direncanakan bakal tetap digelar Senin 11 April mendatang di Jakarta, meskipun sejauh ini Polda Metro Jaya mengatakan belum mengeluarkan ijin untuk acara itu.
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, saat ini yang sangat dibutuhkan adalah pernyataan yang tegas dari Presiden Jokowi kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia, bahwa pada masa kepemimpinannya tak akan ada dan tak boleh ada amandemen konstitusi.
“Jika itu dikatakan presiden maka wacana penundaan, perpanjangan, ataupun Jokowi 3 periode akan selesai. Mahasiswa tak akan turun ke jalan jika Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang jelas, tegas, dan lugas,” ujar Ujang Komarudin saat dihubungi Redaksi RuangPolitik.com, Sabtu (9/4/2022).
Berita Terkait:
Demo Tolak Presiden 3 Periode Merebak
Tak ada Surat Pemberitahuan, Polisi Akan Bubarkan Demo Mahasiswa 11 April
Ruslan Buton, Ex Tentara Siap ikut demo mahasiswa 11 April
Mahasiswa Tolak 3 Periode. Faldo: Mau Demo Besar-Besaran, Silakan…
Dalam rapat kabinet lalu Jokowi tak menyinggung dan menyetop soal 3 periode, tapi hanya menyetop penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan substansi Jokowi 3 periode dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sangat berbeda.
“Jika penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden itu pemilunya diundur, artinya Pemilunya bukan 2024. Namun jika Jokowi 3 periode itu Pemilu tetap di 2024. Tapi Jokowi ikut jadi capres lagi, ikut pemilu lagi. Kedua duanya butuh amandemen,” imbuh Dosen Univeristas Al Azhar tersebut.
Maka dari itu Ujang, kembali mengusulkan sebaiknya Presidn Jokowi mesti berkata, pada masa saya jadi presiden tak boleh ada dan jangan ada amandemen.
Seperti beberapa waktu yang lalu, soal akan nada revisi UU Pemilu. Hal ini lumayan memancing kegaduhan di masyarakat. Akhirnya Jokowi berkata, tak ada revisi UU Pemilu, beres semua itu. Isunya langsung hilang, dan DPR bersama pemerintah pun tak melakukan tak merevisi UU Pemilu.
Jika Badan Eksektutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) tetap merencanakan aksi pada Senin (11/4) nanti, BEM Nusantara bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada hari Jum at (8/4). BEM Nusantara juga tidak setuju dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, namun tak akan ikut dalam aksi 11 April 2022.
“Seluruh komponen bangsa, kita semua termasuk mahasiswa mesti melakukan aksi secara damai, fokus pada perjuangan dan jangan sampai terkena provokasi pihak tertentu,” imbuh Ujang. Mahasiswa yang berjuang untuk bangsa jumlahnya akan selalu lebih banyak dan besar. (FA)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
