RUANGPOLITIK.COM-Pengamat Politik Universitas Al-azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai larangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap para pembatunya tidak akan memberikan dampak yang signifikan atas polemik yang terjadi di masyarakat.
Pasalnya, Presiden hanya melarang para menterinya untuk tidak membahas terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Bukan, wacana Jokowi tiga periode.
“Persoalannya bagi saya menyisakan pertanyaan Pak Jokowi meminta menyetop terkait penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden, tetapi Pak Jokowi tidak menyentuh terkait Jokowi tiga periode. Karena bagi saya antara penundaan maupun perpanjangan dengan Jokowi tiga periode itu sesuatu yang berbeda,” kata Ujang, kepada RuPol, Jumat (8/4/2022).
“Artinya kalau penundaan dan perpanjangan itu tidak ada pemilu jadi misalkan 2024 Jokowi pemilunya di tunda otomatis diperpanjang sampai 2027 atau 2028 tergantung kesepakatannya seperti apa tapi kalau Jokowi tiga periode itu Pak Jokowi ikut kontestasi Pilpers lagi menjadi Capres lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ujang menyebut, wacana Jokowi tiga periode saat ini sedang ramai diperbincangkan usai deklarasi Apdesi beberapa waktu lalu.
Berita Terkait:
Ceramah Di Masjid UGM Dan Jogokariyan, Anies Diteriaki Presiden
Cerita Fadjroel soal Jokowi Setia Agenda Reformasi
Larangan Jokowi, Herzaky Demokrat Sebut Jokowi Cuci Tangan
Raker Komisi II, 3 Anak Buah Jokowi Dicecar DPR
Oleh karena itu, larangan yang disampaikan presiden tidak akan memberikan keuntungan kepada kandidat capres dan cawapres lainnya. Sebab, kunci dari keberlanjutan pelaksanaan pemilu 2024 ada ditangan wacana Jokowi tiga periode.
“Jadi bagi saya capres-cawapres masih tetep wait and see, karena terkait dengan ada indikasi Jokowi tiga periode itu,” ungkapnya.
“Kalau skemanya Jokowi tiga periode ya maka mereka tidak akan gencar tapi misalnya info Jokowi tidak mau tiga periode maka akan gencar. Jadi kuncinya sebenarnya Jokowi tiga periode itu,” sambungnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
