RUANGPOLITIK.COM-Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengomentari polemik pemundaan Pemilu 2024. Presiden Jokowi harus beri sangsi bagi para pembantunya yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu.
Menurut Jansen Sitindaon, pernyataan Presiden tentang ketidaksetujuannya dengan penundaan Pemilu 2024 kurang tegas.
“Beliau sebenarnya memerintahkan siapa?, kalau yang getol mengangkat isu ini kan bagian dari kekuasaan sendiri. Menteri-menteri beliau itu!,” ungkap Jansen Sitindaon dalam wawancara di salah satu media sosia yang dikutip RuPol, Kamis (7/4/2022).
“Mari tolak segala dalih dan alasan apapun yg disusun terkait perpajangan ini!. Masyarakat harus berisik, karena kalau tidk mereka akan jalankan wacana itu” imbau Jansen Sintindaon.
Jansen Sitindaon mengimbau, Presiden Jokowi harus tegas dalam menolak penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait:
Demokrat: Hasil Survey Indikasi Bahaya untuk Demokrasi Indonesia
Pengamat: Wacana Tunda Pemilu Pasti Lanjut, Walau Jokowi Sudah Larang
Tak Tegas, BEM UI: Jokowi Hanya Larang Menteri Bicara
Jubir Luhut: Bos Siap Patuhi Perintah Jokowi
Berikut komentar netizen di media sosial pribadi Jansen Sitindaon:
“Walaupun msh banyak kekurangan selama memimpin tapi di sisa kepemimpinan nya pak Jokowi hrs dapat meninggalkan legacy yg baik untuk rakyat, jgn ikuti maunya para penjilat yg gila kekuasaan,” ujar @RianRD3.
“Yoi bang.. Gw dukung, pesan gw jgn lemah di parlemen ya bang,” pesan @212bowie.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perdebatan publik.
Hal tersebut terjadi, setelah 3 ketua partai memberikan pernyataan. Mereka yang mengusulkan dan mendukung penundaan Pemilu 2024, yaitu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Amanan Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Sementara itu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diberitakan marah dengan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia juga tidak setuju perpanjangan jabatan Presiden.
Presiden Jokowi sudah memberi pernyataan tentang penundaan Pemilu 2024.
Ia mengatakan, menolak perpanjangan jabatan hingga tiga periode dan tetap akan patuh pada konstitusi.
Banyak yang menilai sikap di atas bukan ketegasan menolak penundaan Pemilu 2024, justru mendukung. Apalagi Presiden Jokowi juga menyebutkan, usulan penundaan Pemilu merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
