RUANGPOLITIK.COM-Pengamat Politik Universitas Al-azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sikap pemerintah sudah jelas bahwa menolak wacana penundaan pemilu 2024. Sikap DPR pun jelas melalui Puan Maharini sebagai pimpinan tegas menolak usulan tersebut.
“Bukan tunda Pemilu skema akhirnya. Skemanya adalah 3 periode. Jadi maunvernya bukan di penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Tapi Jokowi 3 periode,” kata Ujang, kepada RuPol, Rabu (16/03/2022).
Lebih lanjut, Ujang menjelaskan, skema Jokowi 3 periode sudah tergambar saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkannya disalah satu podcast. Yang mana, Luhut menegaskan bahwa akan berjalan presiden 3 periode.
“Sikap pemerintah sudah jelas pemilu di 2024. Sikap DPR juga via Puan sudah jelas menolak penundaan Pemilu. Sikap rakyat juga jelas tolak penundaan Pemilu dan perpenjangan masa jabatan presiden,” jelasnya.
“Jadi ujungnya nanti, designnya Jokowi 3 periode. Dimana Pemilu tetap di 2024 dan Jokowi akan menjadi salah satu pesertanya,” tambah Ujang.
Berita Terkait:
LSI Denny JA Cibir Data Luhut, Mayoritas Pendukung Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024
Diminta Buka Big Data, Luhut ‘Ngeles’, Buat Apa?
Terkait Wacana Tunda Pemilu, PBNU: Silahkan, Kami Tinggal Nyoblos
Ketua DPR: Tidak Ada Alasan Penundaan Pemilu 2024
Diketahui, saat ini pemerintah tengah melempar bola panas kepada publik terkait wacana penundaan pemilu 2024. Berawal dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan lebih dulu.
Kemudian, didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Usulan tersebut juga diperkuat dengan adanya klaim dari Luhut Binsar Padjaitan yang menyebut 110 penduduk mendukung adanya wacana penundaan pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” imbuhnya. (AFI)
Editor: Andre
(RuPol)
