RUANGPOLITIK.COM — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (OPI) Dedi Kurnia Syah, menyebut para ketua umum yang mengemukakan wacana penundaan Pemilu 2024, berada dalam tekanan.
Dedi melihat ada benang merah pada tiga orang ketua umum partai tersebut, yakni tidak memiliki legitimasi yang kuat pada partai masing-masing.
“Ada kemungkinan Muhaimin, Airlangga dan Zulhas mendapat tekanan terkait kondisi internal partai. Karena kita tahu, partai mereka rawan konflik dan mereka tidak punya legitimasi yang kuat di internal partainya,” ujar Dedi kepada RuPol, Senin (14/3/2022).
Dengan menjadi corong wacana penundaan pemilu, menurut Dedi ketiga bisa berlindung kepada elit di istana, agar tidak mendapat gangguan dari internal dan posisi mereka tetap bisa bertahan.
“Pasti ada imbal balik dari kenekatan mereka mewacanakan hal yang melanggar konstitusi itu. Yang saya lihat, memang adalah keamanan posisi mereka sebagai ketua partai,” lanjutnya.
“Tapi sebenarnya, resiko wacana ini bagi Airlangga, Muhaimin dan Zulkifli Hasan cukup besar juga, bisa saja terjadi gejolak dari para kader yang tetap menginginkan Pemilu 2024. Kader bisa saja menganggap mereka telah berani bermain-main dengan hal yang melanggar konstitusi,” sambungnya lagi.
Terlebih, kata Dedi, ketiga ketum tersebut bukanlah dari parpol yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar saat ini.
“Dan kita juga tahu, posisi ketiganya sudah beberapa kali mendapat goyangan dari internal partai mereka,” tambahnya.
Berita Terkait:
Pengamat: Cak Imin Dikhawatirkan Bawa Misi Tuk Pengaruhi KPU dan Bawaslu Tunda Pemilu
Bertemu KPU Terpilih, Ray Rangkuti: Ketum PKB Memalukan
Ambisi Luhut Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Jabatan Presiden
Berbeda dengan Golkar, PKB dan PAN, beberapa partai koalisi pemerintah lain dengan tegas menolak wacana penundaan tersebut.
“PDIP, Gerindra, dan Nasdem tidak mewacanakan, karena partai itu jauh dari dengan ancaman konflik internal, mengingat ketua umumnya memiliki legitimasi yang kuat terhadap partai mereka. Dengan kata lain, mereka adalah pemiliknya,” papar Dedi.
“PDIP itu hak milik Megawati, Prabowo Gerindra dan Surya Paloh Nasdem,” tambahnya.
Baca juga:
Pengamat: Ada Perintah Istana Dibalik Pertemuan Partai Golkar dan NasDem
Klaim Luhut Terkait Penundaan Pemilu, Pengamat: Itu Data Dari Mana?
Sebagai informasi, polemik penundaan pemilu 2024 terus bergulir. Tiga Ketua Umum partai politik sudah menggaungkan dukungan atas wacana tersebut.
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang memotori atas wacana tersebut. Kemudian dilanjut dengan datangnya dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku menyerap aspirasi dari masyarakat untuk menunda pemilu 2024.
Dan, terakhir dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, ia dengan tegas mendukung atas wacana tersebut. Mengingat kondiai pascapandemi di Indonesia yang membuat perekonomian melemah. (AFI)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
