RUANGPOLITIK.COM-Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilu 2024.
Hasto berang, pasalnya tugas dan kewenangan menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju memiliki delik ukur tersendiri bila sudah berbicara kepada publik. Maka agar tidak menjadi bola panas dan polemik semakin keruh, Luhut sepatutnya memberikan klarifikasi.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3/2022).
Hasto menilai pernyataan Luhut tentu memiliki dampak bila disesuaikan dengan tugas dan wewenangnya. Apalagi yang disampaikan terkait pemilu itu bertolak belakang dengan pernyataan Menkopolhukam.
“Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tegasnya.
Hasto keras mengkritik Luhut untuk tidak membuat pernyataan yang merugikan kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, apapun kata yang keluar dari pembantu presiden haruslah senafas dengan arah dan tujuan presiden dalam mengelola negeri ini.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
Berita Terkait:
Minta Tunda Pemilu. Ray Rangkuti: Langkah Cerdas Cak Imin Menaikkan Elektabilitas
Usulan Tunda Pemilu, KPU: Harus Lewat Amandemen UUD 1945
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu
KPU-Bawaslu Ketemu Ketum PKB, Pengamat: Skenario Jokowi Tiga Periode
Politikus yang sempat berseteru dengan KPK RI ini menegaskan tak boleh ada lagi pendapat yang berseberangan dengan pemerintah soal jadwal pemilu 2024. Sekaligus mempertanyakan latar belakang Luhut mengungkit wacana politik yang tidak sehat tersebut.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tandasnya. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
