RUANGPOLITIK.COM-Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) sentak 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas persetujuan Komisi II DPR RI. Namun di balik penetapan jadwal itu, ada sejumlah pihak yang menyatakan keberatan terhadap pelakanaan Pemilu 2024.
Para petinggi-petinggi partai seperti ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyuarakan untuk sebaiknya Pemilu 2024 ditunda mengingat bangsa ini masih berkutat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.
Penundaan Pemilu itu juga berkaitan dengan masa perpanjangan Presiden Joko Widodo yang kini sudah dua periode dan memasuki tahun kesepuluh pada 2024 mendatang. Dengan demikian opini masyarakat yang mendukung masa perpanjangan jabatan presiden simultan dengan penundaan Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Laksma TNI (Purn) Dr Faisal Manaf sependapat bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ditunda.
Berita Terkait:
Wacana Tunda Pemilu 2024, KSP: Sikap Presiden Jokowi Konsisten
Yusril: Tiga Jalan Agar Penundaan Pemilu 2024 Bisa Sah
Jika Wacana Tunda Pemilu Voting di DPR? Berikut Kekuatannya
Dari yang Mendukung Hingga Menolak Penundaan Pemilu 2024
“Menurut saya kalau alasan penundaan pemilu 2024 yang diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama dua tahun hingga mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan ekonomi nasional, menurut saya rasional dan logis karena prinsipnya penyelenggaraan prekonomian nasional harus berkelanjutan sesuai dengan amanah undang undang,” ungkap Faisal kepada awak media, kemarin.
Namun disisi lain, eks Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu mengambil sikap setuju untuk penundaan Pemilu 2024 bukan saja dikarenakan alasan pekonomian nasional namun juga akan terjadinya hambatan dalam pembangunan nasional.
Ia menilai banyak pembangunan nasional yang harus diteruskan dengan konsisten dengan belajar dari pengalaman sebelumnya.
“Setiap kali kita melaksanakan Pemilu dan adanya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan, pasti selalu ada pembangunan nasional yang tidak dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya dengan berbagai alasan. Padahal hasil pembangunanan tersebut merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,” paparnya.
Lebih lanjut, Faisal yang pernah juga menjadi Komandan Kopaska TNI AL itu menyatakan bahwa Indonesia sedang gencar gencarnya bergiat dalam pembangunan di semua bidang terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi sebagai penunjang pembangunan di daerah dan menjadi kebutuhan utama negara kita saat ini.
“Kalau pembangunan yang sedang berjalan ini tidak berlanjut dikarenakan adanya kebijakan pimpinan pemerintah yang baru maka dapat kita bayangkan bagaimana kelanjutaan masa depan pembangunan kita dan sudah pasti rakyat yang akan menjadi korban, makanya wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” pungkasnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
