JAKARTA — Wacana pemindahan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Alex meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan relokasi sebelum melakukan kajian ilmiah secara menyeluruh. Menurutnya, masa depan satwa paling langka di dunia tersebut tidak boleh dipertaruhkan hanya berdasarkan pertimbangan risiko bencana alam.
Ia menyoroti kemampuan Badak Jawa bertahan dari berbagai ancaman alam, termasuk dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar, kegelapan atmosfer, serta pendinginan suhu global.
“Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gagasan pemindahan habitat Badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
Wacana relokasi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi bencana gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan habitat kedua atau second habitat sebagai populasi cadangan untuk mengantisipasi kepunahan.
Namun, Alex mengingatkan bahwa TNUK saat ini merupakan satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang tersisa di dunia. Karena itu, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada pertimbangan ekologis, ilmiah, dan keberlanjutan populasi.
“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Melempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam akan memicu kemarahan dunia,” tegasnya.
Menurut Alex, Badak Jawa memiliki status perlindungan internasional yang sangat ketat. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan spesies tersebut dalam kategori Critically Endangered atau kritis, yakni tingkat ancaman kepunahan tertinggi sebelum dinyatakan punah di alam liar.
Badak Jawa juga masuk dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang melarang perdagangan internasional spesies tersebut maupun bagian tubuhnya untuk tujuan komersial.
Selain itu, habitat utama Badak Jawa di TNUK merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Status tersebut semakin menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem Ujung Kulon.
Di tingkat nasional, perlindungan Badak Jawa juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta sejumlah regulasi perlindungan satwa liar.
Alex menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh aspek diperhitungkan sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya menyangkut keselamatan satwa, tetapi juga kesiapan habitat baru, risiko ekologis, keberhasilan adaptasi, hingga kepastian pembiayaan program konservasi.
“Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat tersebut.
Ia mengingatkan, upaya menyelamatkan Badak Jawa jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan spesies tersebut.
“Jangan sampai perlindungan Badak Jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” tutup Alex.