• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
17 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

Abidin Fikri Minta Pemerintah Buka Dasar Audit Forensik BPKH ke Publik

by Redaksi 01
in Nasional
439 13
0
484
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Permintaan tersebut disampaikan Abidin menyusul pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah mengenai wacana audit forensik terhadap lembaga yang mengelola dana haji tersebut.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Menurut Abidin, pengelolaan dana haji menyangkut amanah publik dan kepentingan jutaan calon jemaah. Karena itu, setiap bentuk pengawasan harus memiliki dasar yang jelas serta diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat.

“Dana haji adalah dana jemaah, bukan sekadar aset keuangan. Oleh karena itu, semua pengawasan, termasuk audit forensik, harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjamin nilai manfaat yang adil bagi jemaah,” ujar Abidin Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Abidin menegaskan Komisi VIII DPR RI pada prinsipnya tidak menolak audit forensik sebagai instrumen pengawasan. Namun, pelaksanaannya harus berbasis fakta, indikasi konkret, serta memiliki kerangka hukum dan kewenangan yang jelas.

Ia menilai pengawasan terhadap BPKH tidak cukup dilakukan secara reaktif. Pengawasan perlu diperkuat secara preventif dan berkelanjutan untuk memastikan dana haji dikelola secara aman, produktif, transparan, dan memberikan manfaat bagi jemaah.

“Yang utama bukan sekadar siapa yang mengaudit, tetapi apakah hasil pengawasan tersebut menjawab pertanyaan publik: apakah dana haji dikelola secara aman, produktif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” tegasnya.

Abidin juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, DPR, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan tata kelola keuangan haji berjalan sesuai ketentuan.

Ia menyebut dalam delapan tahun terakhir, BPKH memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari konteks pengawasan ketika pemerintah membahas kebutuhan audit tambahan.

Merespons polemik audit forensik BPKH, Abidin menyampaikan lima hal yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.

Pertama, pemerintah diminta menjelaskan kepada publik dasar pertimbangan dan urgensi audit forensik BPKH.

Kedua, memastikan pengawasan keuangan haji berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.

Ketiga, memperkuat transparansi laporan pengelolaan dana haji kepada DPR dan masyarakat.

Keempat, mengutamakan perlindungan hak jemaah, terutama terkait pembiayaan, pelayanan, dan nilai manfaat dana haji.

Kelima, menghindari perdebatan kelembagaan yang berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Abidin memastikan DPR akan mendukung langkah profesional untuk memperkuat tata kelola keuangan haji selama memiliki dasar yang jelas dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

“Komisi VIII terbuka terhadap audit forensik apabila ada dasar dan kebutuhan yang jelas. Namun, jangan sampai isu audit justru menunda perbaikan layanan dan perlindungan jemaah haji,” pungkas Abidin.

Tags: #bpkhaudit forensikfraksi DPR RIkeuangan hajiKomisi VIIIPDIPwakil ketua komisi 8
Previous Post

Sinergi Pemko dan Karang Taruna, Wako Zulmaeta Dukung Budidaya Maggot dan Pengawalan Data RTLH

Next Post

Sebanyak 500 Atlet Dilepas Walikota Payakumbuh Ke Ajang Porprov Sumbar 2026

Redaksi 01

Next Post
Sebanyak 500 Atlet Dilepas Walikota Payakumbuh Ke Ajang Porprov Sumbar 2026

Sebanyak 500 Atlet Dilepas Walikota Payakumbuh Ke Ajang Porprov Sumbar 2026

Recommended

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

14 November 2026
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

13 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke–62 Pemko Payakumbuh Dorong Transformasi Layanan Medis dan Apresiasi Puluhan Insan Kesehatan

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke–62 Pemko Payakumbuh Dorong Transformasi Layanan Medis dan Apresiasi Puluhan Insan Kesehatan

12 November 2026
Pemko Payakumbuh Putar Otak Untuk Merasionalisasi APBD Tahun 2027

Pemko Payakumbuh Putar Otak Untuk Merasionalisasi APBD Tahun 2027

11 November 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

4 minggu ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.