Payakumbuh – Kolaborasi strategis antara pihak eksekutif dan legislatif berbuah manis bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Daerah ini berhasil mendapatkan tambahan 100 unit bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat, sehingga total alokasi program tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 348 unit pada tahun 2026.
Keberhasilan menjemput alokasi tambahan tersebut tidak lepas dari langkah proaktif Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta bersama Anggota DPRD Kota Payakumbuh Mardion Fernandes. Keduanya secara khusus menemui Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di kediamannya beberapa waktu lalu untuk melobi langsung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera di Payakumbuh.
“Tambahan 100 unit ini kita dapat setelah ada pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar. Kita bersama Pak Mardion menyampaikan kebutuhan RTLH di Payakumbuh,” kata Zulmaeta di Payakumbuh, Senin (28/9/2026).
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini secara spesifik menyasar masyarakat miskin yang masuk dalam data desil di bawah 4. Untuk menjamin akurasi distribusi, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi ketat di lapangan agar penerima benar-benar memenuhi kriteria.
“Yang menerima ini masyarakat miskin yang masuk desil di bawah empat dan memang benar-benar layak menerima bantuan. Jadi kelayakannya harus kita pastikan,” ujarnya.
Secara teknis, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp25 juta per unit. Dana tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat dengan pola pengerjaan swadaya, yang mencakup penyediaan tenaga kerja atau tukang secara mandiri. Program prioritas ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Sebagai informasi, Provinsi Sumatra Barat secara keseluruhan mendapat alokasi 11.000 unit RTLH dari pusat, di mana Payakumbuh diproyeksikan memperoleh sekitar 348 unit dari total kuota tersebut. Seluruh proses pengerjaan fisik ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
“Seluruh prosesnya harus selesai pada Desember tahun ini. Kita ingin bantuan ini tepat sasaran dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Zulmaeta.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kota Payakumbuh Mardion Fernandes menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal ketat realisasi program yang telah diperjuangkan bersama pihak eksekutif tersebut.
Pengawalan ini krusial agar tambahan alokasi RTLH benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bawah.
“Yang terpenting bantuan ini tepat sasaran dan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Mardion. (Benpi)
