Payakumbuh — DPRD Kota Payakumbuh meminta pemerintah daerah lebih selektif menetapkan program prioritas tahun 2027 di tengah keterbatasan fiskal, dalam Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang digelar di Aula SKB Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kamis (05/02/2026).
“DPRD akan terus mengawal agar perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan. Setiap program harus efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Wakil Ketua DPRD Hurisna Jamhur.
Ia menegaskan, Musrenbang kecamatan menjadi forum penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini ruang kita menyusun prioritas yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Hurisna menyebut DPRD berkomitmen memastikan setiap usulan yang muncul dalam Musrenbang tidak berhenti sebagai daftar, tetapi masuk ke dalam program prioritas yang memberi manfaat luas.
“Kami di DPRD memastikan usulan masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga diperjuangkan agar menjadi program yang jelas dan terukur,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah aspirasi prioritas yang mengemuka dari hasil Musrenbang kelurahan dan reses anggota DPRD di wilayah Payakumbuh Timur antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali untuk mitigasi banjir sekaligus perlindungan lahan pertanian.
“Normalisasi sungai ini penting. Kita bicara soal mitigasi banjir dan juga perlindungan lahan pertanian warga,” ujar Hurisna.
Selain itu, DPRD juga mendorong pengadaan lahan serta pembangunan kantor camat yang representatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kantor camat yang memadai akan berdampak langsung pada pelayanan. Kita ingin pelayanan publik di Payakumbuh Timur makin cepat, nyaman, dan tertib,” katanya.
DPRD juga menaruh perhatian pada pengembangan kawasan agrowisata Bukit Patah Sembilan sebagai destinasi unggulan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kawasan Bukit Patah Sembilan punya potensi besar. Kalau dikelola serius, ini bisa jadi penggerak ekonomi warga,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hurisna mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang memperkuat dukungan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui pengalokasian honorarium bagi LPM, PKK, RW, dan RT dalam APBD.
“Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap lembaga kemasyarakatan. Ini bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Hurisna.
Ia menambahkan, tantangan pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus menata ulang skala prioritas, terutama dalam menetapkan program yang berdampak langsung.
“Di tengah pengurangan transfer pusat, kita harus lebih selektif. Jangan sampai anggaran habis untuk hal-hal yang tidak prioritas,” ujarnya.
Hurisna mendorong pemerintah daerah memusatkan program pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Fokus kita jelas, mulai dari kemiskinan, stunting, UMKM, ketahanan pangan, sampai pengelolaan sampah dan layanan publik. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar perencanaan pembangunan berjalan partisipatif dan pengawasan berjalan kuat.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan perencanaan partisipatif dan pengawasan yang kuat, kita optimistis pembangunan di Payakumbuh Timur akan semakin berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Hurisna.
Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala OPD, Camat Payakumbuh Timur Yopie Kurniawan, unsur Forkopimcam, lurah, serta unsur masyarakat. (Benpi)
