Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta diwakili Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi membuka Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Perencanaan 2027 di Aula Kantor Camat Payakumbuh Utara, Jumat (06/02/2026).
Dalam sambutannya, Nofriwandi menyampaikan Musrenbang kelurahan di Payakumbuh Utara telah berlangsung pada 8 hingga 22 Januari 2026 di sembilan kelurahan.
“Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Musrenbang ini mencerminkan soliditas dan keterlibatan aktif dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Nofriwandi.
Ia menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Musrenbang ini menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, usulan dari kelurahan harus kita susun rapi, kita tajamkan, lalu kita selaraskan agar masuk prioritas kota,” ujarnya.
Ia mengingatkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut seluruh pihak menyusun program berdasarkan skala prioritas.
“Kita harus memilih program yang paling berdampak dan paling menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.
Nofriwandi menjelaskan tahun 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029.
“Arah kebijakan pembangunan tetap kita fokuskan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan layanan publik,” katanya.
Untuk Kecamatan Payakumbuh Utara, lanjut Nofriwandi, data DTSen 2025 mencatat 864 kepala keluarga berada pada desil 1, serta masih terdapat 19 balita stunting dan 714 keluarga berisiko stunting.
“Data ini harus menjadi dasar intervensi lintas sektor yang tepat sasaran, terutama untuk stunting dan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan masih terdapat enam KK belum memiliki akses air minum layak dan 64 KK belum memiliki jamban sehat.
“Masalah dasar seperti air bersih dan sanitasi harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Nofriwandi menilai Payakumbuh Utara memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perdagangan.
“Kita dorong perbaikan irigasi, jalan usaha tani, serta pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian agar produktivitas dan pendapatan warga meningkat,” ujarnya.
Nofriwandi menyebut pemerintah pusat masih mengalokasikan DAU kelurahan sebesar Rp200 juta per kelurahan pada 2026.
“Dana itu kita arahkan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi, sekaligus memperkuat Musrenbang stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menegaskan DPRD siap mengawal aspirasi masyarakat.
“Musrenbang merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan. DPRD berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terakomodasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan dan skala prioritas,” kata Wirman.
Plt Camat Payakumbuh Utara Ronal mengatakan Musrenbang telah melalui tahapan mufakat RT/RW, pra-Musrenbang kelurahan, hingga Musrenbang kelurahan sebelum masuk pembahasan kecamatan.
“Mari kita rumuskan prioritas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup agar Payakumbuh Utara semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Benpi)
