JAKARTA, JMPnews – Anggota DPR RI sekaligus Mantan Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly, mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah yang lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online serta teror pinjaman online yang dinilai semakin mengancam masyarakat.
Menurutnya, jeratan judi online dan pinjaman online memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan di masyarakat, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, tekanan psikologis, hingga sejumlah kasus bunuh diri.
“Judi online bukan lagi sekadar persoalan individu atau kebiasaan buruk. Ini sudah menjadi kejahatan siber terorganisir yang menggerogoti ekonomi rakyat dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Negara harus hadir dengan tindakan yang lebih keras dan tanpa kompromi,” kata Yasonna, Senin (15/6/2026).
Ia mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses 3,45 juta situs judi online dan mengajukan pembekuan lebih 25 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai. Selama mata rantai di hulu belum diputus, situs baru akan terus muncul, dan cara-cara premanisme siber oleh Debt Collector pinjol akan terus mengancam keselamatan nyawa masyarakat, bahkan keluarga yang tidak bersalah.
Karena itu, melalui fungsi pengawasan di DPR RI, Yasonna mendesak adanya sinergi yang lebih agresif antara Komisi XI dan Komisi III DPR RI bersama Komdigi, OJK, dan Polri untuk melahirkan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberantasan judi online dan pinjaman online.
“Bandar besar, penyedia teknologi transaksi, dan seluruh jaringan yang menikmati keuntungan dari bisnis haram ini harus ditindak dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.
Yasonna juga meminta aparat memberikan perhatian serius terhadap praktik pinjaman online dan jaringan debt collector yang melakukan intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur maupun keluarganya.
Menurutnya, hubungan antara judi online dan pinjaman online kerap menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Tidak sedikit korban yang awalnya terjerat judi online kemudian mencari pinjaman online untuk menutup kerugian, namun akhirnya menghadapi tekanan yang semakin berat.
“Kita prihatin karena berbagai kasus yang muncul menunjukkan dampak sosial yang sangat serius. Jangan sampai semakin banyak korban berjatuhan hanya karena negara terlambat memutus mata rantai kejahatan digital ini,” ujarnya.
Selain penindakan hukum, Yasonna juga mendorong pembentukan Single Hotline atau layanan pengaduan terpadu yang dikelola satgas khusus agar masyarakat memiliki saluran yang cepat dan aman untuk melaporkan ancaman, intimidasi, maupun tindak kejahatan digital lainnya.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia digital. Saya akan terus mengawal persoalan ini di parlemen agar ruang digital Indonesia menjadi lebih aman dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat,” demikian Yasonna.
