Payakumbuh, – Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mematangkan proses perencanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, ST., M.Si, menyampaikan bahwa seluruh proses perencanaan telah dilaksanakan secara holistik, terintegrasi dan partisipatif, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari Tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan hingga Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD).
“Dinas PUPR Kota Payakumbuh telah melaksanakan Forum OPD pada tanggal 12 Februari 2026 sebagai bagian dari tahapan penting dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan Forum OPD tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan masyarakat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari 10 nagari, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, turut hadir perwakilan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK).
Forum ini juga melibatkan instansi vertikal seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta unsur akademisi dari STTP Payakumbuh dan Universitas Negeri Padang (UNP), serta badan usaha jasa konstruksi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan agar proses perencanaan benar-benar mengakomodasi berbagai kepentingan dan terintegrasi lintas sektor.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melaksanakan Musrenbang Kota tanggal 30 Maret 2026, yang menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah ditetapkan secara terukur melalui prioritas pembangunan. Ia menyampaikan bahwa salah satu prioritas daerah, yaitu prioritas kelima, adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
lSeluruh proses tersebut, Dinas PUPR telah menghimpun sebanyak 302 usulan masyarakat, yang terdiri dari 171 usulan melalui Musrenbang dan 131 usulan melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Berdasarkan jenisnya, usulan tersebut didominasi oleh pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase sebanyak 133 usulan (44,04 persen), diikuti pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, termasuk jalan lingkungan, sebanyak 122 usulan (40,40 persen). Selain itu, terdapat usulan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung sebanyak 39 usulan (12,91 persen), serta usulan normalisasi atau perkuatan tebing sungai sebanyak 8 usulan (2,65 persen).
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar, khususnya pengendalian genangan air, konektivitas jalan, serta dukungan terhadap sektor pertanian, masih sangat tinggi. Selanjutnya, seluruh usulan tersebut akan melalui tahapan verifikasi teknis dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sejalan dengan hasil perencanaan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas PUPR juga telah menetapkan program prioritas pembangunan infrastruktur Tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan penguatan konektivitas wilayah. Program tersebut mencakup lanjutan normalisasi Sungai Batang Agam dalam rangka pengendalian banjir dan peningkatan kapasitas aliran sungai, rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan seperti DI Tobek Kincia, DI Banda Darek, dan DI Batang Pulau, serta peningkatan kualitas layanan air minum melalui penambahan sumber air baku, peremajaan pipa transmisi dan distribusi, dan pembangunan reservoir.
Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan TPST Padang Karambia sebagai bagian dari upaya peningkatan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, serta melakukan penataan pedestrian dan penerangan jalan pada kawasan pusat kota yakni ruas jalan Soekarno Hatta dan Sudirman guna meningkatkan kenyamanan dan estetika kota. Dalam aspek konektivitas, akan dilanjutkan pembangunan Jalan Singa Harau dan peningkatan Jalan Bukit Patah Sambilan, serta pembangunan Jembatan Muaro yang menghubungkan wilayah Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Timur.
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, ST., M.Si, menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas tersebut akan disesuaikan dengan skala kebutuhan, tingkat urgensi, serta kemampuan pendanaan daerah.
“Dengan proses dan tahapan yang matang dan berbasis aspirasi masyarakat, kami berharap pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya..#Pariwarapuprpayakumbuh
