• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
16 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

CSIIS: Dua Pilihan Pemerintah Paska Fatwa MA tentang Vaksin Booster

by Ruang Politik
in Nasional
430 9
0
Gedung Mahkamah Agung/Ist

Gedung Mahkamah Agung/Ist

470
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM-Pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 halal, termasuk booster, pascaputusan uji materiil di Mahkamah Agung (MA).Putusan MA ini berlaku mengikat bagi Pemerintah untuk wajib menyediakan vaksin halal, tanpa alasan apapun.

Pemerintah Indonesia didesak “bergerak cepat” memproduksi Vaksin Merah Putih yang sudah bersertifikat halal, sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin booster halal.

RelatedPosts

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menggunakan alasan kedaruratan, sebagai alasan untuk tetap menggunakan beberapa vaksin impor yang sempat diragukan aspek kehalalannya.

“Polemik seputar vaksin halal kembali muncul ke permukaan, setelah MA memenangkan gugatan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) agar pemerintah Indonesia menyediakan vaksin halal.,” tutur Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari kepada RuPol, Senin (25/4/2022).

Berita Terkait:
Vaksin Booster jadi Syarat Mudik, Luhut: Vaksinasi Booster Naik Tajam

Dimulai Besok, Presiden Pastikan Vaksin Booster Gratis

DPR Dorong Vaksin Booster Gratis, Terutama untuk Rakyat Kecil

Varian Baru Muncul, Pemerintah Wacanakan Booster Vaksin Keempat

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Keputusan tersebut mewajibkan pemerintah harus menyediakan vaksin COVID-19 halal khusus bagi umat muslim.
Sebagaimana dikutip pada websitenya MA, bunyi amar putusan tersebut adalah :

1. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia”

2.Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”

Berangkat dari putusan MA diatas, Center for Strategic Islamic and International Studies (CSIIS) menyarankan pemerintah memilih dua hal ini. Pertama, menghentikan proses vaksinasi sambal menunggu proses sertikasikasi kehalalan booster. Kedua, tetap menuntaskan vaksinasi kepada masyarakat, dengan meyakinkan public bahwa booster aman dan “halal”.

Langkah pertama didasarkan pada sejumlah hal berikut:

1.Pemerintah harus mentaati putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 yang pada intinya mewajibkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia.

2.Penghentian pemberian vaksin atau vaksinasi Covid-19 jenis ke tiga (booster) jika pemerintah tidak mampu menjamin kehalalan vaksin tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Pasal 4-nya, menegaskan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah wajib mendapatkan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sementara Langkah kedua, dibangun dengan sejumlah reasoning berikut;

  1. Benar yang tidak halal pada Babi adalah dagingnya. Kalo vaksin booster dengan unsur Babi yang bukan daging, berarti boleh. Seperti yang dipaparkan di Quran surat almaidah ayat 53.
  2. yang dimaksud dengan unsur Babi yang bukan daging adalah: kulit, sumsum, jerohan atau tulang.

“Dalam putusannya, MA beralasan masyarakat Muslim Indonesia berhak mendapatkan vaksin halal, karena hal itu merupakan bagian hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.,” pungkasnya. (BJP)

Sumber: Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS)

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

Tags: CSIISPemerintah RIPresiden JokowiRuang Politik
Previous Post

Soal Elektabilitas Rendah, Airlangga: Kita Kerja Aja Dulu Ya

Next Post

Bahlil Sebut Alasan Jokowi Larang Ekspor CPO: Pengusaha Tak Tertib

Ruang Politik

Next Post
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Ist

Bahlil Sebut Alasan Jokowi Larang Ekspor CPO: Pengusaha Tak Tertib

Please login to join discussion

Recommended

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

14 November 2026
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

13 November 2026
Ketika Tanah Masih Bergerak di Banja Laweh, Limapuluh Kota Berlomba Dengan Waktu

Ketika Tanah Masih Bergerak di Banja Laweh, Limapuluh Kota Berlomba Dengan Waktu

12 November 2026
Program Subuh Berjamaah Mempererat Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Program Subuh Berjamaah Mempererat Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

12 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke–62 Pemko Payakumbuh Dorong Transformasi Layanan Medis dan Apresiasi Puluhan Insan Kesehatan

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke–62 Pemko Payakumbuh Dorong Transformasi Layanan Medis dan Apresiasi Puluhan Insan Kesehatan

12 November 2026
Pemko Payakumbuh Putar Otak Untuk Merasionalisasi APBD Tahun 2027

Pemko Payakumbuh Putar Otak Untuk Merasionalisasi APBD Tahun 2027

11 November 2026

Popular

Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

Meski Kekurangan Pemain Percasi Kota Payakumbuh Sumbangkan 2 Medali Emas Pada Porprov XVI Sumatera Barat

4 minggu ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.