RUANGPOLITIK.COM – Acara desa bersatu di Stadion GBK minggu lalu menuai konflik. Banyak yang menilai jika acara tersebut telah melanggar Undang-undang Pemilu karena mengajak perangkat desa.
Namun hal tersebut dibantah oleh Waketum PAN Viva Yoga. Dia menilai acara Desa Bersatu di Arena Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak ada ajakan memilih atau mencoblos dalam acara tersebut.
“Acara yang dihadiri Mas Gibran itu tidak termasuk kategori kampanye dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di acara tersebut tidak ada ajakan secara verbal untuk memilih atau mencoblos Prabowo-Gibran,” kata Waketum PAN Viva Yoga, Selasa, (21/11/2023).
Viva menekankan Koalisi Indonesia Maju (KIM) taat pada Undang-Undang (UU) Pemilu. KIM dipastikan tak akan melibatkan perangkat desa hanya untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.
“Kami mengetahui dan taat pada Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 ayat 2, yakni: pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa. Serta kami juga taat pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yakni Kepala desa dilarang menjadi pengurus Partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” kata dia.
Viva menjelaskan acara tersebut dikemas dalam bentuk silaturahmi. Dia mengatakan kepala daerah serta perangkat desa senang dengan program yang digaungkan paslon Prabowo-Gibran.
“Berdasarkan pada landasan hukum itulah acara Desa Bersatu dikemas dalam bentuk silaturahmi secara kekeluargaan. Karena sebagian besar kepala desa maupun perangkat desa sangat senang atas program Prabowo Gibran yang memberikan dana desa sebesar rp 5 miliar per tahun, perbaikan infrastruktur desa, menjadikan desa sebagai lumpung pangan nasional, dan program lainnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Viva mengatakan Bawaslu juga sudah merespons dan menegaskan tak ada pelanggaran dalam acara tersebut. Untuk itu, dia meminta acara silaturahmi itu untuk tidak dipersoalkan.
“Dan sudah ada pernyataan resmi dari ketua Bawaslu RI, Bagja bahwa acara tersebut tidak termasuk kategori kampanye dan tidak melanggar undang-undang. Cobalah berpikir dan bekerja lebih kreatif lagi,” kata dia. (dfp)
Editor: M. R. Oktavia
(Rupol)
