RUANGPOLITIK.COM-Alzier Dianis Thabranie menilai anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu telah menabrak etika politik atas permintaannya agar Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya.
“Apa yang katakan Saudara Masinton cenderung tendesius serta melanggar etika politik dimana PDIP adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi,” ujarnya kepada RuPol, Rabu (13/4/2022).
Sudah dikatakan Luhut, kata mantan tiga periode ketua Partai Golkar Lampung itu, dia tak pernah mengatakan presiden tiga periode. Yang ada, wacana memundurkan Pemilu 2024, katanya.
Menurut Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdalatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini, sebagai wacana, tak ada yang keliru sebagai bahan pertimbangan, kajian dan diskusi yang finalnya ranah legislatif.
Meskipun pada akhirnya, Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyatakan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai tahapan yang telah disepakati.
“Sejak itu, tidak ada lagi pernyataan dari menteri-menteri yang duduk dipemerintahan Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu lebih-lebih isu presiden 3 periode,” papar Alzier.
Berita Terkait:
Pengamat: Tudingan Masinton ke Luhut Bagus Jaga Konsolidasi Partai Koalisi
Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning
Keras! Masinton: Tunjuk Batang Hidung Menteri Penghembus 3 Periode
Dapat Jabatan Baru Lagi, Fadli Zon Sebut Luhut Menko Saurus
Menurut dia, tidak pantas dan tidak bijaksana jika masih ada pernyataan yang sifatnya bombastis dan dapat merusak serta memperkeruh keadaan, misalnya desakan mundur tersebut.
“Masinton Pasaribu sebagai bagian dari PDI-Perjuangan yang notabene partai pendukung pemerintah harusnya lebih bijaksana. Biarkan semua menteri bekerja. Percayakan semua pada presiden menilai kinerja pembantunya. Tidak elok dan tidak etis dengan mendesak mundur dan sebagainya,” tutup Alzier.
Masinton yang juga anggota DPR RI Komisi XI menilai Luhut telah menimbulkan polemik jabatan presiden tiga periode yang berimbas munculnya aksi demo mahasiswa.
Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas juga angkat bicara soal anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mendesak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mundur.
Asri menilai pernyataan Masinton menyerang Luhut Binsar Pandjaitan. Ungkapan yang dikeluarkan Masinton merupakan serangan terhadap pribadi Luhut Binsar Pandjaitan, khususnya pernyataannya yang meminta Luhut untuk mundur.
“Saya menyesalkan pernyataan Masinton Pasaribu anggota DPR RI Fraksi PDIP yang terkesan menyerang secara pribadi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua dengan penasihat DPP Apdesi,” kata Asri dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022) sebagaimana dilansir detik.com.
“Apalagi membuat pernyataan meminta mundur dari seluruh jabatan yang ditugaskan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.
Asri juga menyinggung bahwa Masinton harusnya memahami beberapa hal. Salah satunya terkait isu jabatan tiga periode presiden.
“Penundaan pemilu atau jabatan 3 periode adalah domain parlemen apakah dapat dilakukan atau tidak itu hak konstitusi parlemen, dinamika, dan aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh pembantu presiden dan disampaikan ke publik adalah wajar dan lumrah,” kata dia.
Selain itu, Asri menyebut sikap Masinton tidak beretika dan terkesan menyerang kabinet Jokowi. Menurut Asri, anggota Dewan seharusnya menjaga perkataannya di ruang publik.
“Sebagai anggota dewan dari partai pengusung Presiden Jokowi, harusnya Masinton punya etika di ruang publik, jangan asal bicara atau asal menyerang kabinet Jokowi. Itu sama saja melecehkan presiden,” tuturnya.
Asri mengatakan ucapan Masinton yang menganggap ‘Luhut congkak’ menggambarkan Masinton harus belajar etika berkomunikasi. Menurutnya, melontarkan kritik terhadap pembantu presiden ada mekanismenya.
“Masinton masih harus belajar etik komunikasi. Yang seharusnya kalau Masinton memahami posisi dalam ruang partai pengusung, melontarkan kritik kepada pembantu presiden ada jalur dan mekanismenya,” kata dia.
Lanjut Asri, ucapan Masinton memberi kesan kecemburuan dan meragukan otoritas Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang dalam kabinetnya.
“Publik akan menilai bahwa ada kesan kecemburuan terhadap Bapak Luhut Binsar Pandjaitan dari Masinton atau kelompok yang diwakili Masinton, dengan amanah dan kepercayaan presiden kepada Bapak Luhut. Dan itu sama saja meragukan otoritas presiden yang punya hak sepenuhnya mau menunjuk siapapun yang dianggap Mampu bekerja membantu tugas tugas presiden,” jelasnya.(HER)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
