Bahkan, ada narasi lain yang menyebut bahwa ia yang mengudeta Gus Dur, padahal menurut Cak Imin, yang terjadi adalah sebaliknya. Ia merasa menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB.
RUANGPOLITIK.COM – Dua tokoh penting dalam partai politik Indonesia, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Yenny Wahid, anak dari Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur), kembali memunculkan perbedaan pendapat terkait konflik internal dalam partai PKB yang telah terjadi sejak tahun 2008.
Konflik internal PKB pada saat itu sempat memecah belah pendukung antara Gus Dur dan Cak Imin, dan berujung pada digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB) oleh kedua kubu tersebut. Gus Dur dan pendukungnya mengadakan MLB di Pesantren Ashriyah Nurul Iman, Bogor, sementara Cak Imin dan kelompoknya mengadakan MLB di salah satu hotel di Ancol, Jakarta Utara.
Cak Imin dengan tegas membantah anggapan bahwa ia berkhianat terhadap Gus Dur selama konflik tersebut. Baginya, narasi seperti ini selalu muncul setiap lima tahun, terutama menjelang pemilu. Dia berpendapat bahwa tuduhan berkhianat tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Bahkan, ada narasi lain yang menyebut bahwa ia yang mengudeta Gus Dur, padahal menurut Cak Imin, yang terjadi adalah sebaliknya. Ia merasa menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB.
Pada tahun 2005, Cak Imin terpilih sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar di Semarang, sementara Gus Dur menjabat sebagai Ketua Dewan Syura PKB. Namun, tiga tahun kemudian, pada tahun 2008, Ali Masykur Musa diangkat menjadi Ketua Umum DPP PKB melalui hasil rapat antara Gus Dur dan tim asistensi dalam Muktamar Luar Biasa PKB di Parung, Bogor, Jabar. Posisi Sekjen PKB saat itu dipegang oleh putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid.
Dalam wawancara khusus bersama Mata Najwa, Cak Imin menyatakan bahwa ia telah menerima keputusan tersebut dengan ikhlas. Ia bahkan tidak ikut campur dalam kepemimpinan PKB di bawah Ali Masykur dan Yenny Wahid. Namun, menurutnya, proses kepemimpinan Ali Masykur dan Yenny inilah yang merupakan hasil kudeta terhadapnya.
Menurut Cak Imin, saat itu KPU tidak dapat melegitimasi kepemimpinan Ali saat mendaftarkan PKB sebagai peserta pemilu karena Ali bukanlah ketua umum resmi. Sehingga, tanda tangan Cak Imin sebagai Ketua Umum dan Yenny sebagai Sekjen dianggap yang sah oleh KPU.
Di sisi lain, Yenny Wahid dengan tegas membantah klaim Cak Imin. Menurutnya, yang sebenarnya terjadi adalah kudeta terhadap Gus Dur dalam Muktamar Ancol pada 2008.
Yenny menekankan bahwa proses kudeta tersebut terjadi di hadapan publik secara luas, bukan di belakang layar. Ia berpendapat bahwa publik sudah dewasa dalam menyikapi klaim Cak Imin, dan masih banyak yang menyaksikan dinamika politik saat itu yang juga masih hidup hingga sekarang.
Yenny juga menegaskan bahwa dirinya saat itu bukanlah siapa-siapa, melainkan sekadar “prajurit” Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur bahkan mengeluarkan surat mengenai penggantian tersebut, sehingga menurutnya, bukti-bukti formal menunjukkan bahwa pengkudetaan terhadap Gus Dur telah terjadi.
Yenny menegaskan bahwa klaim Cak Imin bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi saat itu, dan Gus Dur sendiri masih berwasiat hingga menjelang wafatnya bahwa “Cak Imin harus diganti.”
Dengan perbedaan pandangan ini, konflik internal dalam PKB yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tetap menjadi polemik yang menarik perhatian masyarakat Indonesia.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
