Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Ia menekankan kebijakan tersebut akan dikaji lebih mendalam.
“Dipertimbangkan (untuk dihapus),” ujar Jokowi seusai meninjau moda transportasi light rail transit atau LRT Jabodebek pada Kamis (10/8/2023) pagi.
Jokowi mengakui tengah mengecek terlebih dahulu baik dan buruk dari kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut.
“Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya,” tegas Jokowi.
Sebelumnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengakui tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Dikatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan mendikbudristek sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.
Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2023).
“Kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi Saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” ungkap Nadiem.
Nadiem mengatakan apabila sistem zonasi ini tidak diberlakukan, kesenjangan pendidikan tidak akan teratasi. Dikatakan akan banyak siswa tidak mampu yang harus masuk ke sekolah swasta.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
