Wapres RI ke 10 dan 12 ini meminta agar partai berlambang Beringin tersebut tetap solid demi menghadapi pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
RUANGPOLITIK.COM —Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan menolak digulirkannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh partai Golkar.
Hal itu diungkapkannya terkait isu Munaslub di tubuh partai Golkar yang akan mencopot ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto.
Menurut pria yang akrab disapa JK ini, Munaslub di tahun politik seperti ini justru akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019.
Ia menilai dalam keadaan solid saja partai Golkar belum tentu menang apalagi jika sampai terpecah.
“Sangat tidak setuju dengan munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua. Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu,” tegasnya usai menjadi pembicara di acara “Anak Muda Untuk Politik” di Kompleks DPR RI Senayan, Senin (31/7/2023).
Wapres RI ke 10 dan 12 ini meminta agar partai berlambang Beringin tersebut tetap solid demi menghadapi pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
JK meminta agar semua kader Golkar menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga sebagai nahkoda Partai Golkar.
“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) pemilu, Bersatulah.Bagaimana bisa menang kalau pecah, maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit,” ujar JK.
JK meminta agar Golkar dapat menjadi partai mandiri yang tidak terlalu begantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik.
Menurutnya Golkar agak telat dalam mengambil lagkah politik terkait pencapresan 2024 hal itu karena Pengurus Golkar terlalu bergantung pada koalisi.
Padahal menurut JK apabila Golkar dapat memperoleh posisi wakil maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.
“Sebagai partai besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil. Maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya. Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini,” pungkasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
