Zainuddin menilai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Menurut dia, yang perlu dan harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat soal sistem zonasi tersebut.
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim wajib mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat Muhadjir Effendy saat menjabat Mendikbud. Menurut Zainuddin, sistem tersebut relatif bagus dan persoalan yang muncul hanya karena lemahnya pengawasan.
“Kalau merasa kebijakan itu ada yang insecure, maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki,” ujar Zainuddin Maliki dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).
Zainuddin menilai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Menurut dia, yang perlu dan harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat soal sistem zonasi tersebut.
“Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan. Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik,” jelas mantan ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.
Sementara itu, dosen Universitas Negeri Malang (UM) Endang Sri Rejeki menuturkan perlunya solusi yang tepat untuk mengatasi karut-marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 sehingga tidak terulang di masa mendatang. Salah satunya, kata Endang, adalah membuat sekolah negeri baru.
“Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak 100 persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu,” pungkas Endang.
Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku tiap tahun kena getah dari kebijakan sistem zonasi PPDB. Padahal, kata Nadiem, kebijakan tersebut bukan kebijakan yang dibuatnya, tetapi kebijakan yang dibuat mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy.
“Kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” ujar Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Kebijakan tersebut, kata Nadiem, telah membuat dirinya repot. Meskipun demikian, Nadiem menilai sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
“Saya kena getahnya, setiap tahun karena sistem zonasi dalam PPDB. Namun, saya merasa kebijakan ini harus dilanjutkan karena penting,” pungkas Nadiem.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
