RUANGPOLITIK.COM — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap Presiden Jokowi tak hanya sekedar mengeluhkan banyaknya penggunaan anggaran yang absurd. Ia mengatakan seharusnya Jokowi juga menggerakkan kementerian terkait mengenai penganggaran APBN dan APBD.
“Pak Jokowi jangan hanya mengeluh. Presiden punya kuasa. Bisa menggerakkan Kemendagri untuk mengawasi APBD,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Menurut Mardani, Jokowi juga bisa memerintahkan Kemenkeu terkait Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu agar memastikan penggunaan anggaran dari kementerian/lembaga bisa optimal.
“Bisa memerintahkan Kemenkeu untuk mengoptimalkan DAU termasuk memastikan belanja berkualitas dari K/L. Akarnya di pembuatan kebijakan dalam APBN, terlalu biasa,” kata dia.
Lebih lanjut, Mardani mengusulkan agar Jokowi melakukan aksi untuk mengoptimalkan penganggaran ini. Dia menyarankan perubahan kebijakan terkait APBN.
“Pak Jokowi harus ubah kebijakan APBN yang disebar menjadi terpusat dan fokus. Ayo Pak Jokowi jangan hanya mengeluh. Buat aksi,” tutur dia.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Bahkan, kata Jokowi, uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas hingga hal-hal yang absurd.
Jokowi mencontohkan salah satu penggunaan anggaran yang menurutnya tidak benar. Dia mengungkapkan, dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 5 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.
“Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar,” ujar Jokowi di BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).
Jokowi menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran tersebut. Dia pun meminta agar cara penganggaran APBN dan APBD untuk diubah.
“Ini ada di APBD nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp 2,5 miliar. Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yg Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, nggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, jelas,” ujar dia.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
