Indra mengatakan salah satu persoalan mendasar pendidikan adalah pendistribusian guru secara merata di seluruh Indonesia.
RUANGPOLITIK.COM —Pengamat pendidikan Indra Charismiadji memberikan kritik keras terhadap ide marketplace guru yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.
Menurut Indra, langkah tersebut menunjukkan Nadiem Makarim tidak paham kondisi pendidikan di Indonesia.
“Nadiem Makarim tidak paham kondisi pendidikan di Indonesia. Aplikasi seperti marketplace guru bukanlah solusi atas permasalahan pendidikan khususnya persoalan guru di Indonesia,” ujar Indra kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Indra mengatakan salah satu persoalan mendasar pendidikan adalah pendistribusian guru secara merata di seluruh Indonesia.
Pasalnya, guru-guru di Indonesia menumpuk di kota-kota besar, sementara di daerah yang dikenal terdepan, terluar dan terpencil atau 3T, jumlah gurunya sedikit.
“Masalah di Indonesia bukan bagaimana mengorder guru, tetapi bagaimana mendistribusikan guru, karena guru-guru di Indonesia menumpuk di kota besar. Tetapi di daerah pelosok enggak ada guru,” tandas Indra.
Menurut Indra, persoalan distribusi guru yang tidak merata, tidak bisa diselesaikan dengan aplikasi seperti marketplace guru yang digagas Nadiem Makarim. Dia menilai butuh terobosan kreatif pemerintah agar distribusi guru bisa merata dan semua ASN mau ditempatkan di mana saja di Indonesia.
“Faktanya kita banyak guru, tetapi distribusi nggak merata, seperti daerah terpencil, daerah pedesaan, karena nggak mau ke sana. Masa solusinya aplikasi. Padahal di daerah terpencil juga susah sinyal, internet dan teknologi informasi lainnya,” jelas Indra.
Selain itu, kata Indra, istilah marketplace guru juga merendahkan martabat dan harkat guru yang merupakan profesi terhormat dan mulia. Guru, kata dia, seolah-olah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
“Kalau seandainya martabat guru saja direndahkan, bagaimana anak-anak berprestasi dan cerdas mau menjadi guru. Karena ada rekomendasi lembaga internasional agar Indonesia jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka anak-anak berprestasi dan cerdas mau menjadi guru. Tetapi kalau profesi guru direndahkan, bagaimana anak-anak mau bercita-cita jadi guru,” ungkap dia.
Indra meminta Menteri Nadiem Makarim lebih baik fokus menyelesaikan persoalan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya, program pengangkatan satu juta guru honorer belum maksimal dan banyak persoalan di lapangan.
“Saya dapat WhatsApp dari guru di Merauke, dia sudah diangkat PPPK, tetapi 6 bulan nggak terima gaji. Ada yang sudah diterima tapi nasib enggak jelas karena belum terima SK-nya, ada yang dari sekolah swasta sudah diberhentikan, tetapi nggak jelas penempatan di mana. Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan aplikasi marketplace guru,” pungkas Indra.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
