RUANGPOLITIK.COM-Dukungan dari masyarakat untuk presiden tiga periode tampaknya hasil mobilisasi para elit. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai berbagai elemen masyarakat diciptakan untuk menyuarakan presiden tiga periode.
Pernyataan berupa kebulatan tekad seperti itu akan terus digaungkan untuk menekan MPR melakukan amandemen UUD 1945. Kebulatan tekad itu dirancang seolah-olah murni kehendak masyarakat.
“Para elit yang berada dibalik layar itu akan menggunakan suara kebulatan tekad itu sebagai dasar mendesak MPR melakulan amandemen konstitusi. MPR akan dikondisikan hingga tak berdaya sehingga tak ada dasar lagi bagi MPR menolak amandemen,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Jumat (1/4/2022).
Berita Terkait:
Deklarasi Tiga Periode, Relawan: Apdesi Jerumuskan Jokowi
Usulan Tiga Periode Dimunculkan Kembali, Demokrat: Kasihan Pak Jokowi
Minta Jokowi Jabat Tiga Periode, Airlangga Janji Sampaikan Aspirasi
Respons Wacana 3 Periode, Jokowi Kembali Bilang Taat Konstitusi
Lebih lanjut, Jamiluddin mengungkapkan, pola tersebut sudah dirancang sejak lama. Dimana pada tahun ini akan dimaksimalkan sehingga tujuan amandemen UUD 1945 dapat terwujud.
Sebab, kalau tahun ini tidak berhasil, maka peluang amandemen konstitusi akan sulit terealisasi. Itu artinya, presiden tiga periode akan gagal.
“Respon Presiden Jokowi memang terkesan berubah. Sebelumnya menolak keras, sekarang hanya menyatakan kita harus taat konstitusi,” ujarnya.
Menurutnya, ajakan taat konstitusi itu tentu bermakna ganda. Taat konstitusi bisa ditafsirkan yang berlaku saat ini. Kalau ini tafsirannya, maka sudah tertutup untuk presiden tiga periode.
Tetapi, taat konstitusi bisa juga ditafsirkan mengikuti setelah diamandemen. Kalau ini tafsirannya, maka pelaksanaan presiden tiga periode juga taat konstitusi.
“Karena itu, pernyataan Jokowi memberi ruang kepada elit untuk terus mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. Para elit yang ada di belakang layar akan semakin intens memobilisasi masyarakat untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945,” ungkap Jamiluddin.
Ia pun menyampaikan upaya para elit itu harus dilawan. Semua anak bangsa yang pro demokrasi harus merapatkan barisan menolak penundaan pemilu atau presiden tiga periode.
“Sebab, nereka pantas dilawan karena penghianat reformasi. Mereka ini tak pantas diberi kekuasaan lebih lama lagi karena akan menghalalkan semua cara. Negara dalam bahaya bila mereka terus berkuasa,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
