Meskipun masyarakat diperbolehkan melepas masker di fasilitas publik, tetapi masih ada yang tetap harus menggunakan pelindung mulut dan hidung itu.
RUANGPOLITIK.COM —Aturan pemerinntah yang mengizinkan untuk melepas masker di fasilitas publik rupanya tak berlaku di KRL. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memastikan aturan wajib memakai masker masih diberlakukan.
Pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengumumkan jika masyarakat boleh melepas masker di fasilitas publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19 yang ditetapkan pada Sabtu, 9 Juni 2023.
Aturan bebas masker tersebut selain berlaku di fasilitas publik, juga diterpakn untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Bahkan, untuk kegiatan berskala besar.
Untuk transportasi publik, Transjakarta juga menerapkan aturan tersebut. Namun, tidak demikian dengan KRL.
“Belum dibolehkan lepas masker di KRL. Masih menunggu SE yang baru dari Kemenhub. Nanti aturannya akan menyesuaikan. Saat ini masih menggunakan aturan eksisting,” kata manajer Humas PT KCI, Leza Arlan dikutip Pikiran-RuPol dari PMJ News.
Meskipun masyarakat diperbolehkan melepas masker di fasilitas publik, tetapi masih ada yang tetap harus menggunakan pelindung mulut dan hidung itu. Bagi masyarakat yang sakit, masih diwajibkan untuk menggunakan masker saat melakukan perjalanan atau beraktivitas di fasilitas publik dan tetap menjaga jarak dari kerumunan.
Selain aturan mengenai penggunaan masker, dalam surat edaran tersebut Satgas Covid-19 juga menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksinasi. Mereka menganjurkan agar masyarakat melakukan vaksinasi dosis lengkap hingga booster kedua dan dosis keempat bagi yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
Masyarakat juga tetap dianjurkan untuk membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun cuci dan air mengalir untuk mencuci tangan agar terhindar dari risiko penularan Covid-19. Sementara itu, di sisi pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik, serta kegiatan skala besar, mereka harus tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
