RUANGPOLITIK.COM-Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan isu penundaan pemilu masih belum selesai di tingkat pemerintah.
Ditambah lagi pernyataan Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki big data ratusan juta netizen mendukung pemilu 2024 ditunda.
CSIS pun meminta agar Presiden Joko Widodo memberi jaminan bahwa gelaran Pemilu 2024 tetap dilaksanakan serta bersedia mengumumkan ke publik tidak memperpanjang jabatan atau taat konstitusi.
“Bahwa di sisi pemerintah sendiri pernyataan Pak Luhut itu mengindikasikan bahwa isu ini ditingkat pemerintahan belum selesai dan masih ada usaha-usaha atau operasi politik yang dilakukan untuk mendorong penundaan. Harusnya kalau isu itu sudah selesai itu di lingkaran pemerintahan, nggak ada lagi yang bicara soal itu,” kata Arya kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).
Berita Terkait:
Ambisi Luhut Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Jabatan Presiden
LaNyalla Sebut Klaim Luhut Soal Big Data Tidak Dapat Dibenarkan
Tunda Pemilu, Kamhar Sindir Luhut Tak Usah Ulang Lagu Sumbang
Pengamat: Elite Jangan Bermain Api Terkait Penundaan Pemilu 2024
Arya berharap Jokowi memberikan pernyataan yang jelas tidak bersedia memperpanjang masa jabatan. Menurutnya, publik perlu mendapatkan jaminan berupa pernyataan jelas tersebut.
“Yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira pertama beliau langsung memberikan pernyataan publik untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah mungkin pak Jokowinya itu sepakat untuk tetap melaksanakan pemilu 2024 dan tidak bersedia memperpanjang masa jabatan artinya taat konstitusi,” ujarnya.
“Kenapa pernyataan itu penting, supaya memberikan jaminan politik bagi publik. Untuk memberikan jaminan itu beliau perlu menegaskan posisi beliau terhadap posisi beliau itu,” tandasnya. (KRN)
Editor: Andre
(RuPol)
