RUANGPOLITIK.COM — Menko Polhukam Mahfud Md ikut angkat bicara mengenai laporan SETARA Institute soal Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, di mana Depok dan Cilegon menjadi kota paling intoleran.
SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022. Kota Singkawang kembali dinilai menjadi kota paling toleran. Berikut daftarnya:
1. Singkawang, Kalimantan Barat dengan skor akhir 6,583
2. Salatiga, Jawa Tengah dengan skor akhir 6,417
3. Bekasi, Jawa Barat dengan skor akhir 6,080
4. Surakarta, Jawa Tengah dengan skor akhir 5,883
5. Kediri, Jawa Timur dengan skor akhir 5,850
6. Sukabumi, Jawa Barat dengan skor akhir 5,810
7. Semarang, Jawa Tengah dengan skor akhir 5,783
8. Manado, Sulawesi Utara dengan skor akhir 5,767
9. Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan skor akhir 5,687
10. Magelang, Jawa Tengah dengan skor akhir 5,670
Sementara itu, Kota Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah, sedangkan Depok jadi kota terendah kedua.
Mahfud tak masalah dengan laporan SETARA Institute tersebut.
“Saya harus mengakui saya belum mengikuti apa yang dilakukan oleh SETARA. Tetapi pemeringkatan seperti itu sudah sering dilakukan dan itu silakan saja menjadi apa acuan, salah satu acuan bagi kita tentang adanya tempat-tempat yang dianggap toleran atau intoleran atau tingkat toleransinya seberapa itu silakan kita hargai sebagai hasil studi,” kata Mahfud usai meresmikan gedung GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4/2023).
Mahfud lantas bercerita saat dirinya didatangi utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS)–saat itu Barack Obama–pada 2012. Kata Mahfud, saat itu utusan Obama mempertanyakan mengapa banyak intoleransi di Indonesia.
“Pada tahun 2012 itu saya pernah didatangi oleh utusan khusus presiden Obama yg mengurusi hubungan organisasi negara-negara OKI. Pertanyaan sama, apakah Indonesia ini punya konstitusi? Sudah tahu dia, ya punya karena saya Ketua MK. Kenapa di Indonesia banyak intoleransi? Saya bilang Anda hitung dari mana? Karena waktu itu sedang ramai soal Yasmin, Parung dengan Ahmadiyah-nya, Lampung soal suku Bali diusir, lalu Mataram Ahmadiyah,” tuturnya.
Mahfud pun mengaku kala itu menjawab bahwa intoleransi di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah Tanah Air. Dia pun kemudian meminta agar AS tidak khawatir karena negara akan selalu hadir untuk menegakkan toleransi.
“Saya bilang itu bisa dihitung dengan jari jumlah tempat tempat intoleran itu. Tetapi di tempat-tempat intoleran itu, justru masyarakat mayoritas yang membela di tempat tempat yang intoleran itu. Anda hitung, Indonesia ini luasnya melebihi 20 negara yang terluas di Eropa, tapi intoleransinya bisa dihitung dengan jari, oleh karena itu jangan khawatir, negara akan selalu hadir untuk menegakkan toleransi beragama, berkeadaban dengan cara-cara yang paling mungkin,” papar Mahfud.
“Mungkin perlu waktu tetapi negara akan hadir untuk mengembalikan, pemeringkatan silakan saja. Dan kita akan mati-matian mempertahankan konstitusi kita,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
